TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tabanan masih menjadikan bidang infrastruktur fisik sebagai kegiatan pembangunan pada 2026 mendatang meski ada di bawah bayang-bayang pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD).
Pemkab Tabanan masih memandang keberadaan infrastruktur fisik masih penting diutamakan untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah. Sehingga, di saat yang sama efisiensi dan penerapan skala prioritas akan dilakukan di tahun anggaran 2026.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyebutkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah melakukan penyesuaian terhadap pos belanja dan pendapatan untuk tahun anggaran 2026 mendatang.
Penyesuaian itu dilakukan agar kegiatan pembangunan tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal saat ini, daerah tentu harus selektif,” kata Sanjaya usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 di DPRD Tabanan pada Selasa (7/10).
Ia menyebutkan, bidang infrastruktur fisik masih menjadi prioritas kegiatan untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sementara pos lain seperti perjalanan dinas, ATK, dan konsumsi bisa dilakukan efisiensi,” bebernya.
Di saat yang sama, sambung Sanjaya, pemerintah daerah akan terus memantau dinamika ekonomi nasional untuk mengeksekusi kegiatan yang dianggarkan pada 2026.
“Yang penting, belanja publik tetap berpihak pada rakyat dan diarahkan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Tabanan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengingatkan bahwa selain mengupayakan efisiensi, Pemkab Tabanan perlu berinovasi dalam mengangkat potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Arnawa, potensi itu tersedia dan tinggal dieksekusi. Ia mencontohkan penerapan e-ticketing atau tiket elektronik di tiga objek wisata seperti Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, dan Jatiluwih.
“Usulan e-ticketing sebenarnya sudah lama kami sampaikan, tapi belum terealisasi. Padahal potensi peningkatan PAD dari sana cukup besar,” ujar Arnawa.
Potensi lainnya, sambung Arnawa, ada pada pengelolaan seluruh aset daerah yang profesional dan transparan. Misalnya aset di kawasan Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri yang disewakan ke pihak swasta untuk kegiatan pariwisata.
“Semua aset seperti itu harus jelas nilai kontraknya dan berkontribusi nyata untuk daerah,” ujarnya.
Arnawa mengatakan, dengan inovasi seperti itu, ia optimis PAD Tabanan bisa mengalami pertumbuhan dan peningkatan.
“Tahun 2026 target PAD naik sekitar 18 persen menjadi Rp 879 miliar lebih,” bebernya. (c/kb)
