Pimpin High Level Meeting TPID dan TP2DD, Pj Gubernur Mahendra Jaya Ajak Semua Pihak ‘Ngrombo’ Jaga Pasokan Jelang Hari Raya
DENPASAR, Kilasbali.com – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov Bali dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, bertempat di Ruang Tirta Empul Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Denpasar, Senin (18/12).
Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengingatkan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, TPID Prov Bali harus bekerja bersama dengan stakeholder (Ngrombo) menjaga pasokan ketersediaan pangan hingga menjaga kenaikan harga agar tidak melebihi target.
“Kita harus mempertahankan target inflasi di Bali tetap berada pada kisaran 3±1%, untuk itu kita perlu memantapkan strategi pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan, seperti memastikan Ketersediaan Pasokan barang-barang konsumsi seperti cabai rawit, cabai merah, beras, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak kelapa, buah-buahan, dll,” jelasnya pada acara yang turut juga dihadiri oleh Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, Kepala Perwakilan BI Prov Bali Erwin Soeriadimadja, Bupati/Walikota Seluruh Bali, anggota TPID hingga stakeholder terkait lainnya.
Menurutnya penduduk Bali sesuai data BPS adalah sekitar 4,3 juta jiwa, namun karena Bali adalah destinasi wisata, maka kebutuhan pasokan harian bisa lebih dari 6 juta jiwa. “Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga pasokan tersebut,” imbuhnya.
Adapun kita-kiat yang ia sampaikan pada kesempatan pagi itu untuk menjaga pasokan dan inflasi seperti memastikan ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, memastikan keterjangkauan harga, hingga melakukan komunikasi efektif sehingga masyarakat atau konsumen mendapat informasi yang valid terkait perkembangan harga komoditi.
High Level Meeting TPID kali ini juga dirangkaikan dengan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Ia menambahkan Penerapan ETPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ia juga berpesan agar beberapa capaian TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah baik agar terus dapat dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara Kepala Perwakilan BI Prov Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan pada bulan November 2023, inflasi bulanan nasional tercatat sebesar 0,38% (mtm), sedangkan inflasi bulanan Bali sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13 nasional.
Adapun inflasi tahunan Bali sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,86%, serta berada pada ranking ke-28.
Beberapa komoditi menurutnya yang patut diwaspadai berpotensi kenaikan inflasi adalah beras, hortikultura (cabai merah, cabai rawit, bawang merah), gula pasir, canang sari, angkutan udara dan bensin.
Senada dengan Pj. Gubernur Mahendra Jaya, ia pun menekankan perlunya 4K pengendalian inflasi yaitu Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan serta Komunikasi Efektif. (m/kb)
