GIANYAR, Kilasbali.com – Perbedaan angka mengenai luas sawah dilindungi antara Pusat dan Pemkab Gianyar, diduga karena parsialnya alih fungsi lahan yang terjadi. Terbukti, wilayah-wilayah yang dulunya sawah dan kini ketika sudah jadi kawasan pemukiman masih tetap berstatus sawah.
Menjadi Ironi, ketika status peruntukan lahan dijadikan landasan penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kini berimbas pada Investor yang memohoan perizinan .
Kondisi ini juga diakui oleh Kepala Dinas Pertanian Gianyar, Made Raka yang dikonfirmasi, Rabu (13/4). Disebutkan, perbedaan luas LSD antara Pemkab Gianyar dengan Pemerintah Pusat karena beberapa hal.
Sistem pendataan yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui citra satelit, sedangkan data dari Pemkab Gianyar yang diambil di Badan Pusat Statistik (BPS) Gianyar, dalam pendataannya turun langsung ke lapangan mempertanyakan status lahan.
Oleh pusat jumlah lahan sawah Kabupaten Gianyar seluas 10.500 hektare. Sementara data yang dipegang Pemkab Gianyar hanya 8.000an hektare.
“Perbedaan luas lahan sawah antara Pemkab Gianyar dengan pusat, memang tidak bisa dihindari. Sebab dalam melakukan pendataan, Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakan citra satelit. Dimana setiap lahan sawah, masuk dalam data sawah,” jelasnya.
Disebutkan, perbedaan luas itu dikarenakan BPN menggunakan citra satelit dalam mendata, sehingga data tersebut bersifat global, tidak mengacu pada status tanah.
Contohnya di selatan stadion Kapten I Wayan Dipta. Di sana memang masih dalam bentuk sawah. Namun statusnya itu merupakan tanah LC (Land Consolidation), sehingga tidak dimasukkan dalam luas lahan sawah dilindungi.
Raka mengatakan, meskipun status tanah masuk dalam data tanah LC. Namun dikarenakan masih diharap sebagai sawah, sehingga perhatian tetap diberikan. Seperti penyuluhan dan pelayanan lainnya. Namun hanya tidak dimasukkan dalam data sawah dilindungi.
“Di daerah yang masih ada petani yang menggarap. Perhatian tetap kita berikan. Baik perhatian berupa penyuluhan dan sebagainya,” ujarnya.
Raka mengatakan, data Badan Pusat Statistik Gianyar yang dipakai acuan dalam mendata luas sawah dilindungi virsi Pemkab Gianyar, merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan.
BPS turun ke lapangan, menanyakan status tanah tersebut apakah beralih fungsi atau tidak. Alih fungsi tersebut telah berdasarkan status fungsi tanah. “Jika dialih fungsikan, maka BPS akan mencoret tanah tersebut dalam data luas sawah yang dilindungi,” pungkasnya.
Sebelumnya, kalangan dewan geram karena banyaknya permohonan perizinan oleh investor tidak ditindaklanjuti. Karena sejumlah regulasi di daerah penerapan kurang dinamis dan cendrung menjadi kendala. Alhasil, iklim investasi yang diharapkan bergulir justru menuai jalan buntu.
Dari paparan pihak OPD, terdapat ketimpangan mendasar antara pusat dan Pemkab Gianyar mengenai lahan sawah yang dilindungi.
Dalam Perda RTRW Gianyar tercatat ada 8 ribu hektar sawah yang dilindungi. Namun dari data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditentukan oleh Pusat sebanyak 10, 5 Ribu hektar.
Ironisnya, dari kanyataan di lapangan, lahan-lahan yang sudah beralihfungsi justru masih berstatus sawah dan LSD pula. Kondisi pula dijadikan dalih oleh OPD, khususnya Dinas PUPR Gianyar dalam melayani perizinan IMB atau Persetujuan bangunan gedung ( PPG). Karena jika masuk zona LSD maka perizinan tidak bisa ditindaklanjuti. (ina/kb)
