DENPASAR, Kilasbali.com – DPRD Kota Denpasar menyoroti kinerja beberapa Perumda Kota Denpasar, dalam Rapat Kerja (Raker) Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, di ruang rapat DPRD Kot Denpasar, Rabu (16/6/2021).
Salah satu yang mendapat sorotan adalah Perumda Pasar Sewakadharma yang alami kerugian pada tahun 2020.
Rapat Kerja (Raker) Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 DPRD Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariana Wandhira, dihadiri Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya bersama jajaran OPD terkait.
Anggota DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra menyoroti celah penyalahgunaan anggaran yang harus diwaspadai.
Perumda Tirta Sewaka Dharma disorot karena ada penurunan pendapatan. Namun setelah dikonfirmasi ternyata pendapatannya naik tapi terjadi penurunan laba dari Rp 21 milyar menjadi Rp 15 milyar.
“Ini yang perlu dianalisa. Kenapa bisa turun. Contoh ada kenaikan beban air curah dan bahan kimia,” sebutnya.
Ia juga menyoroti PD Pasar Kota Denpasar yang selalu mengalami kerugian. Tahun 2020 mengalami kerugian Rp1,9 milyar.
“PD Pasar ke depan baiknya buat laporan per unit usaha, karena ada 16 unit pasar, sementara pungutan parkirnya mencapai Rp 7 milyar,” imbuhnya.
Perumda Tirta Sewaka Dharma melalui perwakilannya mengatakan pihaknya menganalisa di masa pandemi covid-19 ada kenaikan sebesar Rp 3 milyar.
Sementara beban air baku/curah serta pemakaian bahan kimia meningkat karena ada kenaikan penggunaan air baku akibat naiknya tingkat kekeruhan dan air yang berpasir.
Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma IB Kompiang Wiranata mengatakan tahun 2020 pihaknya mengalami kerugian padahal tahun 2019 alami untung.
Ia menambahkan tahun 2016 diserahkan aset Rp 62 milyar. Tahun 2019 untung karena ada penilaian penyusutan dari tim audit. Penyusutan yang biasanya Rp 4 milyar jadi Rp 2 milyar. Tahun 2020 rugi Rp 1,9 milyar karena memberi stimulus ke semua pasar senilai Rp 800 juta.
Sementara itu, Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya mengatakan pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit dari BPK.
“Titik lemah bersifat teknis yang jadi catatan memang perlu kajian mendalam tekait penataan aset. Akan dirancang dengan sistem yang baik, sehingga titik lemah bisa dilakukan perbaikan,” sebutnya.(sgt/kb)
