DENPASAR, Kilasbali.com – Polda Bali menunjuk Kota Denpasar menjadi percontohan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem tilang elektronik di Provinsi Bali.
Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Pol. Indra saat audensi dengan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara Selasa, (20/4/2021) di Kantor Walikota Denpasar.
Kombes Pol Indra mengaku sistem ETLE sangat penting karena menjadi program prioritas dan kebijakan pimpinan mengikuti perkembangan zaman dalam memanfaatkan teknologi.
“Pelanggaran yang terjadi di Bali khususnya di titik yang terpasang kamera CCTV langsung menangkap gambar yang melakukan pelanggaran dan mereka tidak berinteraksi lagi dengan anggotanya di lapangan,” ungkapnya.
Untuk tahap pertama pihaknya mengaku telah memasang satu titik yakni di Simpang Buagan. ETLE ini dilengkapi kamera CCTV dimana program ini bisa merekam dan meng-capture pelanggaran, termasuk merekam Plat Nomor Kendaraan di lapangan, fisik bahkan wajah pengendaranya.
Untuk data yang telah di capture tinggal mengintegrasikan data yang ada di kantor samsat untuk mengetahui alamat yang bersangkutan.
Kombes Indra mengaku, yang ditilang adalah pelanggaran lalu lintas seperti melanggar marka, lampu merah, tidak membayar pajak, tidak menggunakan helm dan lain-lain.
Jika ada pelanggaran yang tertangkap kamera CCTV akan diverifikasi oleh best office yang ada di kantornya. Kemudian plat motor akan dicocokkan dengan yang ada di kantor samsat.
Berdasarkan plat nomor kendaraan akan ketahuan siapa yang melakukan pelanggaran. Setelah itu akan keluar surat tilang dan dikirim langsung ke alamat rumah pemilik dalam kurun waktu satu atau dua hari setelah melakukan pelanggaran.
Selanjutnya pelanggar melakukan verifikasi kapan bisa mengikuti proses sidang, setelah itu langsung membayar pelanggaran. Jika tidak membayar secara otomatis akan diblokir dan ketahuan saat proses membayar pajak di samsat setiap tahunnya.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik showroom, supaya saat melakukan transaksi jual beli harus dilakukan balik nama. Jika dikemudian hari kendaraan yang dibeli ini melakukan pelanggaran yang membayar dendanya adalah pemilik terakhir.
“Untuk mempercepat kami telah membuat aplikasi dan bisa diakses melalui smartphone agar pemilik showroom bisa melihat apakah kendaraan tersebut melakukan pelanggaran,” ungkapnya.
Dengan adanya program ini pihaknya berharap bisa mendukung Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan Kota Denpasar smart city.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menilai program ini sangat bagus untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Dengan adanya tilang elektronik masyarakat bisa lebih tertib dan waspada. Untuk mensukseskan program ini Jaya Negara mengaku Pemerintah Kota Denpasar akan turut membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah memasang CCTV pemantau lalu lintas di beberapa titik yakni di setiap perempatan dan pertigaan jalan.
Sehingga CCCTV Pemkot Denpasar bisa diintegrasikan dengan ETLE tersebut. Jika bisa diintegrasikan maka camera Polda bisa dipasang di titik yang belum terpasang.
“Dengan demikian maka semua titik jalan yang ada di Kota Denpasar ada camera CCTVnya dan semua pengendara bisa dipantau oleh program ETLE tersebut,” ungkap Jaya Negara. (kb/rls)
