DENPASAR, Kilasbali.com – Dianggap melakukan tindak perbuatan melawan hukum terhadap penempatan uang di LPD desa adat Rendang sebesar Rp 4,5 milyar,
sejumlah Prajuru Desa Adat Bugbug Kabupaten Karangasem melaporkan
Ketua LPD Bugbug berinisial INS Mapolda Bali, Senin (8/3/2021).
Menurut Kelian Desa Adat Bugbug I Nyoman Purwa, INS dilaporkan karena saat melakukan penempatan uang tanpa melalui persetujuan dari prajuru desa adat.
“Di tempatkan berdasarkan keinginannya sendiri. Jadi secara pribadi menempatkan uang disana,” ucapnya.
Ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan pertemuan di desa adat setempat, dan para prajuru adat menginginkan adanya pengembalian uang tersebut ke desa adat. Tetapi terlapor beranggapan seolah-olah dirinya benar.
Menurut Purwa, yang menjadi persoalan disini adalah terlapor tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yakni tanpa persetujuan prajuru desa adat.
Terlapor INS Ketua LPD desa adat Bugbug
diketahui menyimpan dana di LPD Rendang berawal dari adanya temuan dari tim hukum Desa Adat Bugbug yang kebetulan juga menjadi penasehat hukum di LPD desa adat Rendang.
INS mengakui menaruh dana tersebut dengan alasan bisa mendapatkan bunga sebesar 0,6 persen. Namun setelah diteliti tim hukum dan auditor, ternyata bunga uang tidak sama dengan nilai yang disampaikan.
Kenyataannya LPD Rendang memberikan bunga 1 persen. Jadi ada selisih 0,4 persen yang dinikmati oleh yang bersangkutan dengan membuka rekening pribadi.
Jadi proses penerimaan bunga itu terlapor lebih awal menerima 1 persen ke rekening pribadi baru disetor 0,6 persen ke LPD Bugbug.
Sedangkan Ketua Tim Divisi Hukum Kelian Adat Bugbug, I Gede Ngurah didampingi pengacara I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan ada dugaan berupa niat untuk membuka rekening sendiri.
Terlapor juga menyembunyikan selisih waktu dengan kolapsnya LPD Rendang bulan Juli 2020, sedangkan LPD Bugbug menempatkan uang Rp 4,5 Milyar bulan November 2018.
“Semestinya terlapor menyampaikan situasi LPD Rendang kepada prajuru,” jelasnya.
Proses musyawarah pada (4/3/2021) menurut Gede Ngurah sudah dilakukan oleh para prajuru adat, tapi tidak ada jalan lain kecuali melaporkan INS ke pihak Kepolisian.
Di sisi lain, Gede Ngurah menyatakan pihak terlapor menganggap itu adalah resiko LPD, karena untung dan rugi adalah bagian tak terpisahkan dari pada resiko LPD.
Ia menambahkan sesuai Perda nomor 3 tahun 2017 dan Pergub 44 tahun 2017 tentang LPD, syarat-syarat penempatan uang itu tidak dipenuhi sehingga ini menjadi resiko terlapor secara pribadi. Tidak dibenarkan dana likuiditas ditempatkan di LPD tapi harus di Bank.
Gede Ngurah menegaskan unsur yang dilaporkan adalah menguntungkan pribadi dalam jabatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi.(sgt/kb)
