DENPASAR, Kilasbali.com – Di tengah kemajuan teknologi, masyarakat jangan sampai melupakan ideologi dan paham yang tertuang dalam empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Hal tersebut disampaikan Anggota MPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya di sela-sela ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR RI’ di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (26/11/2020) siang.
Menurut Rai Wirajaya, sosialisasi ini untuk mengingatkan masyarakat tentang empat pilar tersebut. Karena, kata dia, ada indikasi dari sekelompok oknum masyarakat yang ingin merubah ideologi bangsa.
“Jadi kami terus bersama Mahkamah Konstitusi melaksanakan sosialisasi ini, dan juga UUD45 yang telah dilakukan perubahan-perubahan. Selain itu, juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa menurunkan presiden itu tidak semudah seperi tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi membutuhkan proses yang cukup panjang,” jelas Rai Wirajaya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan teori-teori yang belum jelas. Karena lama-kelamaan akan menjadi sebuah pembenaran.
Padahal, lanjut dia, hal itu tidaklah benar, dan merupakan propaganda yang ingin memecah belah bangsa. “Maka dari itu, kami melakukan sosialisai empat pilar MPR RI ini. Yakni menerapkan ideologi Pancasila ini terus kami gaungkan,” bebernya.
Sedangkan terkait Bali yang merupakan contoh toleransi umat beragama di Indonesia, Rai Wirajaya mengingatkan agar jangan sampai terlena dengan stigma tersebut. Karena dari peristiwa yang terjadi, seperti demo beberapa waktu lalu, terjadi tindakan yang sudah mengarah anarkis.
“Itu siapa yang melakukan seperti itu? Kita kecelongan jika melihat demo kemarin. Kita terlena dengan sebutan Bali sudah bisa (aman-red), tetapi kenapa bisa anarkis? Tidak pernah saya lihat selama saya duduk di parleman anarkis seperti itu di Bali,” tuturnya.
Rai Wirajaya juga menungkapkan, ke depan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) bakal kembali dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. “Itu (PMP-red) sudah direncanakan oleh rekan kami di Komisi X DPR RI, dikurikulum ini. Entah kapan pelaksanaannya, saya belum tahu persis,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin menambahkan, selain konsen penanganan Covid-19, pihaknya dan juga para personelnya menyempatkan diri untuk mengingat kembali empat pilar kebangsaan.
“Saya telah menegaskan kepada para personel BPBD bahwa empat pilar kebangsaan adalah harga mati. Sudah tidak ada lagi diskusi dan tanyajawab lagi. Karena itu sudah menjadi konsensus di negara kita,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Rentin, seluruh personel BPBD Bali yang merupakan bagian dari integral kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah wajib hukumnya untuk taat dan patuh untuk mengimplementasikan, melaksanakan empat pilar kebangsaan tersebut, dalam kehidupan kesehariannya. Terutama, lanjut dia, dalam melaksanakan tugas bidang kebencanaan.
“Melaksanakan tugas bidang kebencanaan adalah tugas kemanusiaan penting. Tetapi menerapkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai luhur empat pilar kebangsaan itu menjadi sebuah keharusan bagi kami. Karena kami juga bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di lingkup Birokasi Pemerintahan Provinsi Bali,” pungkas Rentin.
Dengan tema ‘Memperkuat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang lebih Berkarakter Menuju Kehidupan Era Baru Pasca Pandemi Covid-19’, tampak sosialisasi yang berlangsung secara offline maupun online dengan peserta dari pegawai BPDB Bali dan juga masyarakat umum, menerapkan dengan disiplin protokol kesehatan.
Sebelum memasuki ruangan, para peserta diwajibkan untuk mencuci tangan, kemudian mengukur suhu tubuh, dan juga mengatur jarak fisik antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, jarak tempat duduk mereka juga diatur. Pasalnya, penularan virus corona ini rentan terjadi akibat kontak dekat. (tim/kb)
