DENPASAR, Kilasbali.com – KPU Denpasar menggelar rapat koordinasi pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan surat suara dan perlengkapan lainnya. Rapat koordinasi diikuti Perbekel dan Lurah, PPK serta PPS se-Kota Denpasar.
Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya mengatakan, pihaknya berkomitmen melakukan pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis.
“Pemilu Tahun 2019 setidaknya memberikan pengalaman berharga bagi Kita, khususnya mengenai proses-proses pengadaan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis,” ujarnya Jumat (20/11/2020).
Ia juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara agar menyiapkan diri. Apalagi pelaksanaan pemilihan yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang membutuhkan tenaga ekstra.
“Kali ini kita akan membahas persiapan penerimaan dan pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan surat suara dan perlengkapan lainnya,” jelasnya.
Ia meminta kepada seluruh PPK agar berkordinasi baik dengan kecamatan maupun muspika. Hal ini agar pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjalan lancar sesuai tahapan.
Terkait logistik, KPU juga akan melakukan antisipasi. Utamanya soal pengiriman logistik, mengingat Kota Denpasar akhir-akhir ini sudah masuk musim penghujan.
“Kondisi cuaca juga masuk dalam perhitungan kita, ini harus diantisipasi,” tuturnya.
Terkait proses pengiriman logistik, menurutnya penyaluran dari KPU langsung didistribusikan ke PPS. Kemudian barang yang disalurkan harus sudah disemprot dengan disinfektan.
Lalu PPS yang menerima harus menggunakan alat pelindung diri. Seperti masker dan lain-lain. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Denpasar, Subro Mulissyi mengajak untuk saling mengingatkan agar menjaga integritas dan kredibilitas pada setiap level penyelenggara.
“Ayo kita berproses dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita harus terus dan selalu menjaga kode etik. Karena kode etik menjadi satu hal yang wajib dan harus kita laksanakan. Dari tahapan awal sampai nanti selesai,” tandas lizi sapaan akrabnya.
Menurut dia, dalam Pilkada Denpasar 2020, sudah dicanangkan harus zero sengketa termasuk kode etik di dalamnya.
“Maka kita harus satu pemahaman, satu persepsi bahwa menjaga integritas kita, menjaga kode etik adalah upaya kita mewujudkan zero sengketa,” tutupnya.(sgt/kb)
