DENPASAR, Kilasbali.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berasal dari dua sumber, yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dari data terakhir tahun 2019 realisasi anggaran induk hingga perubahan, maksimal peningkatan pajak yang berhasil digenjot mencapai Rp 700 miliar, dan itu sudah sangat dimaksimalkan sekali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripurna bersama DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2020).
“Jika dipaksa terus digenjot berarti sama saja dengan memaksa peningkatan jumlah pemakaian kendaraan bermotor di Bali. Hal ini tentu berimbas pada penambahan kemacetan dan peningkatan polusi udara.
Dampaknya justru akan makin memperburuk kondisi alam dan lingkungan Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata,” ungkapnya
Untuk itu, walaupun terkesan agak terlambat, dirinya akan menggagas penggalian sumber – sumber PAD dari potensi potensi lainnya, namun terkait dengan keunggulan yang dimiliki Bali.
“Saya melihat ini masukan dari seluruh fraksi, dan saya sependapat akan upaya untuk peningkatan PAD Bali dari sumber – sumber lainnya yang berpotensi.
Karena PAD kita yang berasal dari pajak kendaraan bermotor sudah maksimal tidak bisa lagi didorong-dorong, tidak lagi bisa dipaksa-paksa. Sekuat apa pun berusaha, sudah tidak lagi akan menghasilkan yang optimal dari sumber ini,” tegasnya.
Gubernur asal sambiran inipun menyebut beberapa gagasan yang akan diselenggarakan Pemprov Bali dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali.
“Beberapa potensi yang akan kita jalankan sambil menunggu situasi pandemi kondusif. Yang pertama yakni kontribusi wisatawan mancanegara, yang Perda dan Pergubnya sudah jadi dan sudah disetujui Mendagri, akan segera diterapkan saat kunjungan wisatawan mancanegara mulai dibuka sekitar bulan September,” ujarnya.
Potensi yang kedua, lanjut dia, yakni banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Bali bukan hanya sekedar untuk berwisata, namun juga melaksanakan aktivitas usaha bisnis tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Sehingga bisa didata dan di tata, agar bisa menjadi sumber PAD baru.
“Yang berikutnya yakni Bali menjadi hub produk ekspor beberapa daerah, produk-profuk komoditi pangan dan kerajinan rakyat tersebut masuk melalui Bali dan selama ini gratis.
Saya sudah berdiskusi dengan berbagai instansi terkait, ini bisa menjadi salah satu potensi yang kita kelola sebagai sumber PAD,” imbuhnya.
Gubernur yang sebelumnya menjabat Anggota DPR RI dan lama bertugas di Badan Anggaran ini, kembali mencetuskan gagasan yang benar – benar berpotensi dari Bali sebagai lokasi pariwisata dunia.
Seperti diketahui selama ini, Bali menjadi obyek wisata yang dijual berbagai pelaku, namun tak banyak dinikmati oleh pelaku lokal.
Bahkan dengan adanya kemajuan tak dipungkiri banyak yang pelaku yang memasarkan Bali, memfasilitasi tamu untuk ke Bali, keberadaannya tidak diketahui, namun menyedot ekonomi dari Bali.
“Coba kita cermati baik – baik dan seksama, berapa persen orang Bali yang menikmati manfaat dari gemerlap dan mewahnya pariwisata ini. Sudah terlalu lama kita loss dan terlalu tinggi, kita loss pelaku usaha, loss tenaga kerja, nilai ekonomi dan loss kapitalisasi,” ujarnya.
“Untuk itu berdasarkan persetujuan anggota dewan, kami akan keluarkan kebijakan Perda mengenai standar penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya Bali yang didalamnya termasuk mengatur digitalisasi pariwisata dengan portal satu pintu pariwisata Bali, ini juga akan jadi sumber PAD baru,” tandas Gubernur Koster seraya meminta dukungan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali. (rls/kb)
