TABANAN, Kilasabali.com – Kelian Dinas Banjar Cengolo, I Gusti Kade Putra Wirawan, akhirnya angkat bicara, terkait kasus pembuatan sertifikat turun waris untuk beberapa petani di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Tabanan. Pihaknya membantah kalau dirinya sama sekali tidak memproses pembuatan sertifikat tersebut.
I Gusti Kade Putra Wirawan menjelaskan, rencana pengembangan tanah seluas 5 hektar yang berada di wilayahnya, merupakan konsep dari dirinya. Kemudian pihaknyaknya membuat master plan dan mencarikan pengembang.
Setelah dapat pengembang, harga tanah petani disepakati dibeli dengan harga Rp 30 juta per are. Atas usaha pembebasan lahan tersebut sampai terjadi Perjanjian Jual Beli (PJB) pihaknya bersama tim mendapatkan uang mediasi dari pengembang yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar.
Dikatakan setelah para petani pada bulan Februari mendapatkan uang tanda jadi sebesar Rp 10 Juta, pengembang meminta kepada petani untuk sertifikat putih yang masih atas nama orang tuanya agar diturun wariskan.
Di mana pada saat itu petani meminta tolong kepada dirinya untuk mengurus sertifikat turun waris, dan pada saat itu petani dimintai biaya Rp 1,6 juta per sertifikat.
“Para petani sudah tahu kalau biaya untuk turun waris berkisar Rp 12 juta sampai Rp 15 juta. Saya minta biaya Rp 1,6 juta, karena disana saya punya uang mediasi, jadi untuk sisanya saya membiayai,” beber, I Gusti Kade Putra Wirawan, saat ditemui di rumah kerabatnya, Rabu (24/6/2020).
Putra Wirawan menambahkan, terkait tuduhan kalau dirinya sama sekali tidak memproses sertifikat petani, itu salah.
Menurutnya, kalau dirinya sudah memproses sertifikat milik petani, dari mulai mengisi formulir, mencari tandatangan, mencari silsilah, dan bahkan dirinya sudah membayarkan pajak dari tanah petani tersebut agar sertifikat bisa diproses.
“Sebenarnya tuduhan itu tidak benar, semua persyaratan untuk turun waris tersebut sudah saya lakukan, dan semua persyaratan sudah pemberkasan tinggal dibawa ke notaris kemudian baru didaftarkan di BPN. Cuma kendala kemarin, saya kehabisan dana untuk pemberkasan di notaris, di mana per sertifkat dimintai biaya Rp 5 juta.
Dan saat itu saya menunggu uang mediasi dari pengembang, agar bisa mengurus sertifikat di notaris. Namun pada saat itu malah sertifikat dan berkas-berkasnya diambil oleh kuasa pemilik lahan,” tambahnya.
Ditambahkan, untuk uang yang diberikan oleh petani, sudah digunakan olehnya untuk memproses pemberkasan sertifikat.
Dikatakannya, untuk proses turun waris tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu satu bulan, paling tidak membutuhkan waktu minimal empat bulan paling cepat bahkan bisa sampai dua tahun.
Dirinya membantah kalau mengingkari kesepakatan dari petani terkait pengembalian uang dengan batas waktu yang diberikan.
Bahkan dirinya tidak pernah tahu kalau ada surat pernyataan seperti itu dan surat pernyataan itupun tidak pernah sampai ke dirinya dan dirinya tidak pernah menandatangi surat tersebut.
“Saya tidak pernah diberitahu oleh mereka kalau ada surat pernyataan untuk pengembalian uang petani yang telah disetor untuk pembuatan sertifikat tersebut.
Kalau memang ada seperti itu pasti saya akan selesaikan secara kekeluargaan, kalau saya belum bisa mengembalikan pasti saya minta jatuh tempo. Ini suratnya saja tidak pernah sampai ke saya, dan saya juga tidak ada menandatangani surat tersebut,” tandasnya.
Terkait dirinya telah dilaporkan kepihak berwajib atas tuduhan dugaan penipuan, tidak menjadi masalah. Namun dirinya menilai dalam kasus ini ada kesengajaan untuk merusak nama baiknya dan dugaan penyerobotan haknya dalam proyek pengembangan tanah tersebut. Yang dari awal ia rintis sampai mengeluarkan uang pribadi yang cukup besar.
“Saat ini saya lagi menyiapkan semua berkas-berkas yang sudah saya lakukan kemarin, mudah-mudahan ini membantu,” pungkasnya. (M/kb)
Berita terkait
https://www.kilasbali.com/merasa-ditipu-dalam-pengurusan-sertifkat-petani-di-cengolo-bakal-tempuh-jalur-hukum/
