GIANYAR, Kilasbali.com – Penanganan Covid-19, posisi DPRD baik secara lembaga maupun secara personil kerap menuai sorotan. Namun demikian, DPRD Gianyar tidak akan mencari panggung, apalagi memoton gaji yang dinilai tidak signifikan. Namun demikian, ditegaskan jika kebijakan Bupati Gianyar di-backup penuh lembaga legislatif ini. Hal itu terungkap dalam Rapat Banmus terbatas DPRD Gianyar, Rabu (8/4/2020).
Dalam rapat tersebut, DPRD Gianyar di bagian awal membahas teknis pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Gianyar tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ 2019. Dalam hal ini, rapat menyepakati, pelaksanaan sidang Paripurna akan dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik tanpa mengurangi sistem dan mekanisme persidangan.
Sekwan Gianyar I Wayan Kujus Pawitra yang diamanatkan pimpinan rapat, menyatakan kesiapannya untuk memastikan rapat paripurna berjalan lancar dan memenuhi prosedur kesehatan dalam pencengahan wabah Covid-19.
Menariknya, dalam rapat itu sejumlah anggota DPRD mempertanyakan langkah yang harus diambil secara kelembagaan, mengingat wakil rakyat ini kerap menuai sorotan di tengah usaha bersama memerangi wabah Covid-19. Padahal sejak wabah ini merebak, anggota DPRD Gianyar terus bergerak bersama-sama dengan eksekutf.
Hanya saja, karena dewan ini bukan lembaga eksekutor, sehingga hanya aksi eksekutif saja yang muncul di permukaan. Namun demikian, disepakati jika DPRD Gianyar tidak akan mencari panggung dalam musibah ini dan tetap konsisten mendukung, mensupport Bupati Gianyar untuk mengambil langkah-langkah strategis.
“Kami di DPRD Gianyar sudah mensupport saudara Bupati unuk memanfaatkan anggaran senilai Rp 32 Milyar dalan penangana Covid-19 ini. Kalaupun pun angka ini masih dinilai kurang kami akan back-up lagi. Ini adalah salah satu langkah nyata kami dalam penanganan Covid-19,” ungkap Ketua DPRD Gianyar I Sayan Tagel Winarta yang meminpin rapat.
Tidak hanya secara kelembagaan, lanjut Tagel dari kader PDIP asal SandingTampaksirng ini, bahwa selama ini anggotanya terus aktif di tengah masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini. Baik berupa aksi pembagian APD berupa masker, penyemprotan disinsfektan, pembangian sembako hingga yang lainnya. Bahkan kalau dihitung-hitung, masing-masing anggotanya sudah ada yang mengbahbiskan dana mulai dari Rp 10 juta hingga 20 juta lebih.
“Ini nilianya jauh lebih tinggi dari sekedar potong gaji yang angkanya hanya dua jutaan. Kami di legislatiaf sifatnya hanya mensupport Bupati bukan melangkahi,” tegas Tagel lagi.
Tambahnya, dalam penanganan Covid-19 ini, diakuinya semua lembaga harus meninggakatkan koordinasinya. Karena penanganan Covid-19 ini tidak menutup kemungkinan membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, segala upaya pemberanian bantuan diharapkan saling berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.
Sebagaiaman fenomena yang terjdi di masyarakat, banyak kalangan yang kini berlomba membagikan sembako. Kondisi ini dikhawatirkan justru akan menjadikan bantuan itu kurang tepat sasaran, mengingat ruang dan waktu wabah covid ini belum dapat diprediksi. (ina/kb)
