
GIANYAR, Kilasbali.com – Selama 1,5 bulan, kebakaran sampah TPA Temesi belum juga bisa teratasi. Warga Desa Lebih pun berencana akan mengelar aksi ke sang Bupati. Pasalnya, asap beracun itu dari kebakaran itu juga telah memakan korban.
Tiga warga Banjar Lebih Beten Kelod, menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Warga pun berencana mengelar aksi damai ke Kantor Buptai Gianyar untuk menyampaikan sikap terkait lambannya penanggulangan yang dilakukan.
Kelian Banjar Adat Leih Kelod, Dewa Gede Piyadnya membenarkan terkait adanya rencana warga yang akan meggelar aksi. Pihaknya berencana menemui pimpian kabupaten dengan aksi damai yang beretika dan sopan santun dengan harapan, ada reaksi pemerintah lebih serius. Bahkan pimpinan instansi terkait diharpkan turun langsung ke TPA Temesi saat malam hari, agar keluhan warga tidak dinilai berlebihan.
”Saya tidak melebih ataupun mengurangi. Rencananya, Minggu malam ini kita akan akan mengadakan rapat-rapat koordinasi dulu antar prajuru, bersama Sabha Desa dan tokoh masyarakat untuk menyatukan pikiran dan menghindari hal-hal yang tidak inginkan saat menggelar aksi,” katanya, Minggu (11/8/2019).
Sementara itu, Sekdakab Gianyar, I Made Gde Wisnu Wijaya mengaku sangat memaklumi keluhan warga Desa Lebih ini yang kena imbas akibat kebakaran ini. Pihaknya pun mengaku sudah mengambil langkah-langkah, namun secara teknsi, pihaknya kesulitan mendeteksi titik api.
Padahal petugas Damkar Gianyar yang dibantu Petugas Damkar kota/kabupaten lainnya sudah berupaa, namun tidak juga bisa menuntaskannya. Penanagan selama inipun, diakuinya hanya bersifat temporee “ Untuk langkah selanjutnya, sesuai pengalaman di TPA Suwung, maka dibutuhkan kajian. Kita akan ke Universitas Udayana untuk menanyakan ke ahlinya agar mendapat treatmentnya,” terangnya.
Terkait adanya warga yang mengidap ISPA, Sekda Wisnu mengaku sudah dari awal melibatkan Dinas Kesehatan untuk melaksaankan peklayana kesehatan. “ Apratur desa juga sudah kami minta agar melaporkan warganya yang kena dampak dari kebakaran ini. Sehingga mendapat perawatan secepatnya di Layanan Kesehatan terdekat. Masalah pembiayaan, pemerintah yang mananggung,” pungkasnya. (ina/kb)

















