JAKARTA, Kilasbali.com-Presiden RI Ir. Joko Widodo secara resmi melantik Dr. Ir. Wayan Koster, MM dan Dr. Ir. Tjokorda Artha Ardhana Sukawati, MSi sebagai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 di Istana Negara, Rabu (5/9). Prosesi pelantikan diawali di Istana Merdeka dimana sembilan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada Serentak 2018 melewati Jajar Kehormatan Paspampres dan disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden yang kemudian memperkenalkan satu persatu kepada Presiden Jokowi.
Selanjutnya, Presiden menyerahkan petikan Keputusan kepada masing-masing Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik. Usai penyerahan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik melakukan pawai berjalan kaki menuju Istana Negara.
Pelantikan di ruang utama Istana Negara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara Dr. Cecep Setiawan. Selanjutnya Presiden Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih satu persatu.
Pada pelantikan ini Gubernur dan Wakil Gubernur Bali didampingi oleh Ny. Putri Suastini Koster dan Ny. Tjokorda Istri Putri Ramaswati Ardhana Sukawati. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra dan Ny. Widyasmini Indra, anggota Forkopimda Bali serta keluarga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dilantik bersama dengan delapan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi lainnya, yakni Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Jawa Barat.
Usai pelantikan di hadapan wartawan Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan salah satu prioritas awal dalam mewujudkan visi dan misinya, pihaknya akan mewujudkan Bali yang bersih dari sampah plastik dan menata pengelolaan sampah. Selain itu, mengingat sebentar lagi pertemuan IMF-World Bank akan digelar di Bali, pihaknya akan mendukung pemerintah pusat agar sidang IMF tersebut dapat berlangsung dengan sukses dan aman. Terkait dengan birokrasi, pihaknya akan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan berakuntabilitas. “Kami akan perkuat dengan sistem yang memadai agar bisa berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Sukawati menambahkan, pihaknya akan melakukan penataan pariwisata sehingga tulang punggung perekonomian masyarakat Bali ini bisa terus bertahan dan bahkan menjadi lebih baik lagi. “Bagaimana mengelola Bali dalam satu kelola agar pembangunan masing-masing kawasan terintegrasi dan tidak saling meniru,” katanya. (ana/*KB).
