SURABAYA, Kilasbali.com-Berbagai komponen masyarakat Jawa Timur, baik dari kalangan insan media, Pemuda, pegiat Media Sosial, dan Tokoh Agama berkumpul di Hotel Ibis Surabaya menghadiri diskusi Media bertema “Peran Media dan Warganet Menangkal Politisasi SARA dan Informasi HOAX Pada Pilkada Serentak 2018” yang selanjutnya membacakan dan menandatangani deklarasi sebagai pernyataan sikap bersama Perang melawan HOAX dan Berkomitmen Menciptakan Pilkada Jatim yang aman dan berkualitas tanpa hoax dan politisasi SARA, Rabu,( 28/3).
Diskusi yang dibuka Ketua Umum DPN PERADAH Indonesia D.Sures Kumar, yang dalam sambutannya menyatakan bahwa diskusi media ini ditujukan guna menyikapi isu – isu aktual dimasyarakat khususnya fenomena informasi hoax dan maraknya politisasi SARA pada kontestasii politik merupakan komitmen PERADAH bersama insan media dan eksponen pemuda lainnya untuk bersama – sama merespon berbagai masalah yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya memerangi Isu SARA dalam Pilkada dan informasi HOAX, tegas mantan presidium KMHDI tersebut.
Diskusi media kali ini menghadirkan pembicara dari Kadiv Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol F.Barung Mangera,S.I.K, tokoh media Tribunjatim.com Adi Sasono, dan Pakar Cyber M. Sururi serta Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur Toto Hariyono, ucap I.N.Bintare Prayudi Ketua DPP PERADAH Jawa Timur. Yudi panggilan akrabnya, menyampaikan, diskusi Media ini merupakan wujud peran serta Peradah Jatim untuk bersama – sama memerangi maraknya isu Hoax dan mensukseskan Pilkada Serentak 2018 tanpa politisasi SARA.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol F Barung Mangera,S.I.K, menegaskan bahwasanya Semua Polda memiliki pasukan cyber yang siap melindungi NKRI dari ancaman Hoax. Saat ini banyak media non mainstream sering menggunakan isu-isu tertentu untuk kepentingan tertentu. Ada dua kepentingan pelaku hoax yaitu alasan politik dan alasan finansial. Keduanya bisa saling bertemu. Kampanye Hitam di Jawa Timur sudah terjadi namun pelaku hal tersebut akan dihukum sesuai ketentuan. Polda Jatim sigap merespon pelaku hoax dan melokalisir isu – isu tersebut agar tidak menjadi isu Nasional yang akhirnya dapat merugikan persatuan bangsa dan dengan bantuan semua komponen masyarakat Jawa Timur, khususnya warganet, hal tersebut dapat diredam dengan baik,tegasnya.
Sementara Toto Hariyono Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, menyampaikan perkembangan media social dewasa ini telah menjadi alat kampanye masyarakat yang efektif, menjadi primadona dalam kampanye,ruang digital bagi masyarakat untuk berdebat mengenai visi dan misi paslon namun disamping hal positive tersebut terdapat hal negative yang harus kita antisipasi yaitu menjadi alat untuk pemberitaan Hoax dan penyebaran berita ujaran kebencian. Bawaslu sekarang ini hanya bisa mengawasi situs atau media sosial yang secara resmi di daftarkan ke Bawaslu, apabila ditemukan postingan yang tidak benar atau negatif maka akan bisa segera di blok melalui prosedur yang berlaku.
Pembicara lainnya dari Wakil Pemred Tribunjatim.com, Adi Sasono menyampaikan kabar hoax saat ini semakin parah bahkan informasi yang benar diberitakan seolah-olah berita hoax maka dari itu diperlukan self censorship dari netizen untuk mengenali kabar hoax. Kurang lebih tiga tahun ini Hoax sangat merajelela di masyarakat, Hoax atau kabar bohong yang sudah direncanakan oleh pembuat/penyebarnya yang sengaja memanipulasi berita untuk memberikan pemahaman yang salah, untuk itu kita harus mengenali berita Hoax yang memiliki ciri tidak berdasarkan fakta dan menyerang pihak lain serta tidak beretika ujarnya.
Pembicara terakhir M.Sururi Arumbani, pakar cyber menyampaikan bagaimana ancaman Hoax dan mengatasinya, Hoax kalau tidak diatasi segera dan secepat mungkin dapat menyebabkan perang dan permusuhan antar anak bangsa, kita perlu untuk menguatkan kembali nilai – nilai kita, budaya kita dan tradisi luhur yang sudah kita miliki sehingga berita palsu (hoax) fitnah dan ujaran kebencian bisa dicegah sedini mungkin, tegas tokoh NU Jawa Timur ini.
Diskusi media ditutup dengan penandatangan dan deklarasi pernyataan sikap bersama Eksponen Pemuda dan Media setta Warganet untuk Pilkada Jatim Anti Hoax dan Stop Politisasi SARA, dibacakan Ketua DPP Peradah Jatim, dan insan Media Jawa Timur serta ditemani Ketum DPN Peradah maupun Eksponen Pemuda lainnya juga komunitas warganet dan perwakilan tokoh agama yang berkesempatan hadir, adapun isi deklarasi pernyataan sikapnya yaitu;
1. Indonesia dibangun atas dasar PANCASILA, dengan Ke-Bhinnekaan bangsa Indonesia, yang berbeda Suku, Kelompok, Golongan dan Agama, dan hal ini sudah menjadi final dan mengikat bangsa Indonesia dari semua lapisan masyarakat untuk dengan sungguh–sungguh merealisasikan PANCASILA, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945, NKRI dan menjadikannya sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua masalah yang ada harus diselesaikan secara hukum.
3. Pemerintah harus tegas dalam merespon dinamika yang ada dalam bingkai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945 dan NKRI. Selanjutnya aparat harus bertindak tegas merespon upaya – upaya yang dapat membahayakan NKRI dan Kepala Negara, khususnya peredaran Hoax dalam masyarakat.
4. Kami menghimbau semua pihak, khususnya pengguna Media Sosial, agar ikut meredam potensi konflik dan tidak bertindak provokatif terhadap isu SARA yang bisa mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.
5. Kami berkomitmen bersama menciptakan Pilkada Jatim yang bermartabat, santun dan berkualitas dengan tegas melawan HOAX dan menolak Politisasi SARA demi Jatim yang maju, aman dan sejahtera. (Rls/*KB).
