DENPASAR, Kilasbali.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menggeruduk Kantor DPRD Bali di Denpasar, Selasa (10/11) sore.
Secara bergantian, perwakilan BEM menyampaikan aspirasi di lobi kantor ini, dan diterima oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya bersama Kasatpol PP, Kepala Dinas Pendidikan, Kadisnaker, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kadisdikpora, dan Karo Hukum.
Dalam aksinya, mereka menyuarakan mengenai pemerataan pembangunan serta pertanggungjawaban pelayanan publik di Bali, yang tertuang ke dalam sebuah naskah akademik, dan 21 butir tuntutan.
“Kajian ini lengkap disertakan sebagai lampiran dokumen disusun sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan advokasi mahasiswa. Untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada keselamatan dan penghidupan masyarakat,” kata perwakilan mahasiswa dalam aksinya.
Perwakilan mahasiswa lainnya mengatakan, aksi ini dilatarbelakangi pembangunan Bali perlu dinilai dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh jalan yang aman, air bersih, pendidikan yang layak, penghidupan yang terlindungi, dan lingkungan yang sehat.
“Aspirasi masyarakat harus benar-benar dirasakan karena ada kata yang mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka hari ini kita sebagai mahasiswa sebagai perwakilan juga hak-hak masyarakat kita harus benar-benar menyampaikan dengan seksama,” katanya.
Selain itu, juga menyampaikan sorotan tentang ekonomi dan infrastruktur yang di mana pemerataan pembangunan dan kesejahteraan melalui penanganan kemacetan, kerusakan infrastruktur, akses air bersih, ketimpangan ekonomi, perlindungan petani serta peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas.
“Bukan hanya sekedar estetika tetapi nol fungsi yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, juga mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui perbaikan sekolah, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, perlindungan pendidik, serta kesetaraan kesempatan sekolah vokasi, serta terkait hukum dan lingkungan.
“Kami ingin penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan tanpa mengintimidasi salah satu pihak, perlindungan masyarakat dari kekerasan dan narkotika, serta penyelesaian persoalan sampah,” tandasnya.
Sementera itu, Dewa Mahayadnya menyampaikan dukungannya terhadap apa yang disampaikan para mahasiswa.
Bahkan, menawarkan forum diskusi agar bisa ditindaklanjuti. “Kita menawarkan FGD agar permasalahan bisa diselesaikan segera dan secepat-cepatnya,” ujarnya. (Jus/kb)
