TABANAN, Kilasbali.com – Realisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Tabanan tercatat baru menyentuh angka 21,09 persen hingga penghujung semester pertama 2026.
Capaian itu setara dengan 100.686 warga yang telah mengakses layanan, namun angka ini masih berada di bawah target enam bulan pertama yang dipatok sebesar 23 persen.
Dinas Kesehatan (Diskes) Tabanan mencatat adanya selisih sekitar 9.135 orang untuk mencapai target semesteran sebanyak 109.281 jiwa.
Kondisi ini membuat Diskes Tabanan untuk melakukan langkah akselerasi demi memenuhi target tahunan yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 46 persen.
Sekretaris Dinkes Tabanan, dr. Wayan Arya Putra Manuaba, mengakui bahwa kinerja pelayanan di paruh pertama tahun ini belum optimal.
Pihaknya menekankan pentingnya penguatan strategi di lapangan agar grafik partisipasi masyarakat menunjukkan tren positif pada bulan-bulan mendatang.
“Capaian kita masih di bawah target semester I. Karena itu, perlu percepatan di semester berikutnya agar target tahunan bisa tercapai,” ujar dr. Arya Putra Manuaba pada Jumat (3/7).
Berdasarkan data aplikasi Satu Sehat Indonesiaku (SSI) periode 1 Januari hingga 28 Juni 2026, kelompok anak sekolah menjadi klaster paling proaktif dengan capaian 52,75 persen atau melampaui target.
Sebaliknya, partisipasi terendah justru ditemukan pada kelompok usia dewasa yang baru mencapai 13,98 persen.
Selain faktor usia, Dinkes juga menyoroti performa tiga fasilitas kesehatan dengan realisasi terendah, yakni Puskesmas Kediri III, Puskesmas Marga I, dan Puskesmas Baturiti I.
Beberapa kendala teknis dilaporkan menjadi pemicu, mulai dari rendahnya kesadaran warga untuk memeriksakan diri hingga hambatan pada sistem pelaporan digital.
Adanya proses pemeliharaan sistem pada aplikasi SSI yang berlangsung hingga 6 Juli 2026 juga berdampak pada terhambatnya penginputan data pelayanan oleh sumber daya manusia di puskesmas.
Hal ini menyebabkan data yang tersaji dalam sistem belum mencerminkan fakta pelayanan secara menyeluruh di lapangan.
Untuk mendongkrak angka partisipasi, pemerintah kini memperluas sasaran layanan dengan melakukan jemput bola ke sektor-sektor yang lebih terorganisir.
Para guru, pegawai pemerintahan, perangkat desa, hingga pekerja sektor swasta menjadi target utama untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara kolektif.
Setiap warga yang datang ke puskesmas untuk keperluan medis lainnya kini juga diwajibkan untuk langsung mendapatkan layanan CKG sesuai protokol yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap kontak antara tenaga kesehatan dan masyarakat membuahkan data kesehatan yang akurat.
“Upaya percepatan terus kami lakukan, termasuk memperluas sasaran layanan dan melakukan evaluasi rutin agar capaian bisa meningkat signifikan,” tegasnya. (c/kb)
