MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengambil sumpah dan melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengambilan sumpah/janji serta menyerahkan SK PNS bagi CPNS hasil seleksi 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (31/3).
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik berdasarkan SK Mendagri tersebut, yaitu Kadis Pariwisata I Nyoman Rudiarta dilantik sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Badung.
Sementara SK PNS yang diserahkan sebanyak 580, terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 270 orang dan golongan III sebanyak 310 orang.
Usai pelantikan, semuanya menjalani proses penandatanganan pakta integritas.
Dalam sambutannya, Adi Arnawa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Badung menyampaikan, pelantikan bukan hanya acara seremonial, namun sebuah kepercayaan yang diberikan pimpinan untuk mengemban tugas baru dalam hal ini menjadi Kadisdukcapil Badung.
Ia menjelaskan, Disdukcapil Badung memerlukan kinerja ekstra untuk menyaring migrasi penduduk dari berbagai wilayah.
Kinerja ekstra itu bukan tanpa sebab. Badung sebagai daerah pariwisata pastinya akan menjadi wilayah dengan migrasi yang didominasi kehadiran penduduk pendatang.
“Di balik layanan yang diberikan Disdukcapil, akan menjadi suatu performa pelayanan publik di Badung. Ini juga sangat berdampak bagi keberlanjutan pariwisata kita. Karena kalau kita bicara pariwisata berkualitas, tidak saja infrastruktur, juga bagaimana berkaitan dengan layanan,” tegasnya.
Selain itu, Adi Arnawa berpesan kepada PNS yang baru dilantik untuk mulai mempersiapkan diri, baik kemampuan intelektualitas dan kompetensi, yang dilandasi dengan integritas serta disiplin yang tinggi.
“Kami minta PNS jangan berpikir rutinitas semata. Harus banyak belajar, membaca, dan mendengar. Siapkan diri dari sekarang, dengan menunjukkan kinerja, lakukan inovasi yang berdampak, jangan ego sektoral, wawasannya harus Go Internasional,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua ASN di lingkungan Pemkab Badung untuk melakukan perubahan kerangka berpikir atau paradigma dan mulai menjadi inisiator.
“Tidak hanya menerima perintah dari atasan, PNS harus mulai merubah paradigma, mulai menjadi inisiator. Kalau itu bisa dilakukan, apa yang menjadi visi dan misi kami akan bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (c/kb)
