TABANAN, Kilasbali.com – Anggota Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama, mendorong semua komponen yang terlibat dalam aktivitas di kawasan wisata sekaligus Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih untuk duduk bersama agar bisa menyudahi polemik tata ruang.
“Harus duduk bersama. Itu juga tidak mudah memperjuangkan status WBD. Itu (perjuangannya) belasan tahun. Dari zaman saya jadi bupati hingga akhirnya baru ditetapkan zaman Bupati Eka (Ni Putu Eka Wiryastuti),” kata Adi Wiryatama pada Jumat (12/12).
Ia menegaskan, status WBD pada Jatiluwih memiliki dua arti penting. Pertama, menyangkut soal kebanggaan karena subak yang menjadi salah satu wujud kebudayaan di Bali di bidang pertanian diakui dunia.
Namun, di sisi lain, kebanggan itu juga mesti dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan areal persawahan di kawasan Jatiluwih.
“Itu kebanggaan kita, Itu juga mesti dibarengi kewajiban untuk menjaga agar tetap lestari. Kebudayaannya tetap lestari, kemiskinannya yang tidak lestari,” tegasnya.
Artinya, sambung Adi, seluruh pemangku kebijakan yang terkait dengan urusan tata ruang di Jatiluwih harus duduk bersama. Baik dari komponen pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat. “Cari solusi yang terbaik sehingga semua bisa jalan semua,” imbuhnya.
Menurutnya, bila semua komponen tidak bersedia duduk bersama, dukungan yang diperlukan petani atau pengusaha, akan sulit diketahui. Demikian halnya dengan, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam urusan menegakkan aturan.
“Kalau tidak duduk bersama, kan tidak bisa nanti ada pembicaraan. Dari pengusaha bagaimana? Masyarakat petani bagaimana? Pemerintah maunya seperti apa? Semu aini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan,” tegasnya.
Dengan diskusi itu, ia berharap ada solusi bersama sehingga upaya penegakan peraturan mengenai tata ruang oleh pemerintah bisa berjalan, pengusaha bisa melaksanakan kegiatan usahanya, petani juga tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.
Sehingga, sambungnya, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelestarian kebudayaan, pelestarian lingkungan, aktivitas usaha bidang pariwisata, hingga pertanian bisa berjalan.
“Boleh hati panas, tapi kepala harus tetap dingin. Duduk (diskusi) dengan baik. Sehingga bisa mengetahui apa saja yang diinginkan. Saya rasa, semua (komponen) punya tujuan yang baik. Baik itu pemerintah, pengusaha, maupun petani,” pungkasnya.
Secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta, kembali mengangkat usulannya terdahulu agar subak-subak di wilayah pariwisata agar dikemas ke dalam sebuah usaha bersama atau Subak Incorporate.
“Dulu saya sudah menyampaikan agar dibuat semacam subak incorporate. Subak tidak hanya berhenti pada tata kelola tanah dan tata kelola air. Tapi angkat menjadi bangunan bisnis jika kawasan subak dijadikan destinasi seperti Jatiluwih,” ujar Parta.
Ia mencontohkan, dalam satu kawasan dengan luas sawah seratus hektar, 20 hektar lahannya boleh dibangun. Namun, sisanya yang 80 hektar tetap difungsikan sebagai lahan pertanian yang menunjang aktivitas wisata, baik dalam bentuk pemandangan atau tempat atraksi.
“Tetapi seluruh pemilik (lahan) yang ada di seratus hektar itu mendapatkan hasil yang sama sesuai kontribusi luasan sawahnya. Walaupun tanahnya tidak berisi restoran, kedai, atau warung,” jelasnya.
Tanpa pengaturan seperti itu, semua pemilik lahan akan berlomba-lomba beralih menjadi pengusaha akomodasi wisata. “Siapa yang mau di sebuah kawasan yang kaya raya, sementara petani menjadi penunjangnya tidak mendapatkan apa-apa,” ujar politisi dari Gianyar itu.
Kondisi seperti itu akan kian bertambah buruk, terlebih bila petani menjalankan aktivitasnya dengan modal sendiri. Di sisi lain, pemilik lahan lainnya mendapatkan hasil ekonomi yang lebih dari usaha akomodasi wisata.
“Bibit beli sendiri. Bertani sendiri. Pupuk beli sendiri. Sementara yang lain mendapatkan hasil ekonomi yang lebih,” cetusnya.
Menurutnya, dengan pendekatan seperti itu, keberadaan lahan persawahan yang juga ada di kawasan wisata bisa terjaga.
“Tidak ada lagi yang sembarangan membangun. Sehingga, harusnya pemimpin datang ke Jatiluwih membawa solusi. Bukan kekuasaan, kewenangan, atau aturan. Akhirnya dilawan kan?” pungkasnya. (c/kb).
