DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan agar armada transportasi pendukung industri pariwisata di Bali punya standarisasi yang jelas. Bukan hanya kendaraannya yang harus punya standar keamanan dan kenyamanan, namun supirnya pun harus distandarisasi pelayanannya, estetikanya kepada wisatawan yang datang.
“Ini penting karena dapat menjadi wajah dan citra Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional,” jelas Koster dalam audensinya dengan jajaran pengurus DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali, di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Senin (4/3/2019).
Gubernur kelahiran Singaraja ini menegaskan, selama ini jasa pelayanan pariwisata termasuk di dalamnya moda transportasi yang ada di Bali nampak kurang tertata dengan baik karena belum ada regulasi yang jelas mengenai hal tersebut.
“Padahal jika ditangani dan punya regulasi yang jelas, jasa transportasi ini bisa jadi simbol keramah tamahan pariwisata Bali. Bisa jadi ciri khas yang turut menjadi keindahan Pulau Bali di mata dunia internasional. Seperti ini ‘lho Bali, yang ramah, teratur dan disiplin,” beber Koster.
Untuk itu dirinya sedang menyusun kebijakan untuk meregulasi hal tersebut, antara lain standarisasi kelayakan, kenyamanan dan umur kendaraan pariwisata, termasuk juga mengatur desain dan interior kendaraan agar menunjukkan ciri khas budaya Bali. “Harus ada branding tersendiri untuk transportasi Bali,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Koster menyatakan akan mengambil sikap terkait keluhan Organda Bali terhadap kendaran luar Bali yang beroperasi sebagai kendaraan pariwisata, bahkan beroperasi menetap di Bali. “Akan kita tertibkan. Pokoknya yang ilegal-ilegal akan kita tertibkan. Apalagi yang seperti itu bisa menggerus angkutan lokal kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Organda Bali Ketut Eddy Dharma Putra mengamini rencana kebijakan standarisasi pemerintah terhadap angkutan pariwisata mengingat selama ini banyak juga wisatawan yang mengeluhkan kenyamanan sarana transportasi pariwisata di Bali. “Antara lain karena umur kendaraan yang sudah terlalu tua, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan,” katanya.
Eddy juga mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang sudah mulai membangun jalan short cut Denpasar-Singaraja yang nantinya akan mempercepat jarak tempuh menuju kabupaten Buleleng. “Jalan short cut tersebut saya yakin akan mempercepat terciptanya keseimbangan pembangunan Bali selatan dan utara seperti yang diwacanakan sejak lama,” tutur Eddy.
Eddy juga meminta Gubernur untuk dapat mengkaji jalur short cut lain yakni jalur Mengwi-Batuan-Purnama dan jalur Kuta-Soka-Celukan Bawang. “Kalau jalur ini bisa direalisasikan menurut kajian kami akan sangat mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Denpasar karena kendaraan yang melintas antar kabupaten tidak perlu memasuki kota Denpasar,” kata Eddy.
Eddy juga mengapresiasi dibukanya kembali transarbagita jalur Nusa Dua, yang menurutnya masih sangat dibutuhkan bagi mahasiswa dan para pegawai sekitar Nusa Dua sekaligus mengurangi tingkat kemacetan jalur tersebut. (rls*/kb)
