DENPASAR, Kilasbali.com – Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya bertindak sebagai inspektur upacara pada Apel Peringatan HUT Ke-79 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, Senin (19/8/2024).
Apel yang melibatkan pejabat dan staf di lingkungan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali tersebut juga dirangkai dengan Peringatan Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024.
Dalam wawancara dengan awak media, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan selamat hari jadi Kemenkumham RI dan Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024.
Menurut Pj. Gubernur, dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, banyak capaian, prestasi, dan sumbangsih yang telah diberikan oleh segenap jajaran Kemenkumham kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Selain itu, tentu banyak pula tantangan yang dihadapi, dan itu saya yakin mampu memperkuat jati diri lembaga Kemenkumham untuk meningkatkan kontribusi bagi pembangunan serta semakin dicintai dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahendra Jaya secara khusus menyinggung peran Kanwil Kemenkumham Bali yang menjadi mitra strategis Pemprov Bali dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Bali. Tim PORA-nya sudah terus turun ke lapangan untuk melakukan penertiban,” sebutnya.
Ia optimistis, kolaborasi yang dibangun berbagai komponen akan mampu mewujudkan pariwisata Bali yang aman, nyaman, dan semakin berkualitas.
Menutup wawancara, Mahendra Jaya berharap jalinan kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat semakin diperkuat.
Selain apel, Peringatan HUT Kemenkumham dan Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 di Kanwil Kemenkumham Bali diisi dengan acara syukuran.
Dalam acara syukuran tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pj. Gubernur Mahendra Jaya.
Ia beserta jajaran berkomitmen membangun kolaborasi dan sinergi untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Bali.
“Kami juga akan mengayomi rakyat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia,” ucapnya.
Acara syukuran diisi dengan pemotongan kue ulang tahun dan tumpeng oleh Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu. Potongan kue pertama diberikan kepada Pj. Gubernur Mahendra Jaya yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Bali.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly dalam sambutan yang dibacakan Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan bahwa peringatan HUT tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya, Kemenkumham RI juga memperingati Hari Pengayoman yang menggantikan peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD).
Menurutnya, momen ini menandai era baru dalam perjalanan Kemenkumham, di mana semangat pengayoman menjadi pusat dari dedikasi untuk selalu hadir, semakin dipercaya, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Yasonna Laoly menegaskan bahwa sejak dibentuk, Kemenkumham telah berkomitmen menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
Ia mengingatkan, usia yang telah menginjak 79 tahun harus dimaknai sebagai penanda perjalanan yang sarat dengan berbagai tantangan dan pencapaian membanggakan.
“Dari waktu ke waktu, Kemenkumham terus berbenah, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi dinamika hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui peringatan hari jadi ke-79, Kemenkumham RI juga ingin mempertegas komitmen untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Komitmen itu diaktualisasikan dalam peran Kemenkumham sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.
Komitmen itu juga terimplementasi dalam tema yang diusung pada peringatan HUT ke-79 tahun ini, yaitu “Kemenkumham Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Tema tersebut mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham bahwa pengabdian adalah esensi dari setiap pekerjaan yang dilakukan.
“Ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan komitmen yang harus kita implementasikan dalam setiap tindakan. Pengabdian kita kepada negeri tercinta, melalui penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” tambah Yasonna Laoly.
Lebih dari itu, dalam mengabdi untuk negeri, jajaran Kemenkumham harus siap memberikan yang terbaik, bukan hanya dalam tataran pelayanan publik, tetapi juga dalam kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat.
“Kita harus dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan demokratis,” cetusnya.
Dijelaskannya, Indonesia Emas 2045 mengisyaratkan sebuah transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dalam rangka mencapai visi tersebut, Menkumham RI mengajak jajarannya memperkuat sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Untuk itu, Kemenkumham akan melakukan pembaruan regulasi yang relevan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, agar tidak ada lagi suara-suara yang terpinggirkan.
“Kemenkumham berkomitmen menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” urainya.
Masih dalam sambutannya, Menkumham juga menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berperan aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
“Kita akan terus berupaya untuk memperluas program edukasi dan sosialisasi hukum, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam menciptakan keadilan,” ujarnya lagi.
Mengakhiri sambutannya, Menteri Yasonna Laoly mengingatkan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi Kemenkumham, mulai dari isu-isu terkait reformasi birokrasi, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
“Saya percaya, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita dapat mengatasi semua tantangan tersebut. Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung upaya penegakan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya. (M/kb)
