TABANAN, Kilasbali.com – DPRD Kabupaten Tabanan segera membahas persetujuan subtansi (Persub) RTRW tahun 2023-2043 mengenai penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) seluas 17.835 hektare.
Persetujuan substansi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan ini sudah diturunkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 9 Juni lalu dengan nomor PB.01/839-200/VI/2023.
“Sebelumnya Pemkab Tabanan dengan pemerintah pusat menyepakati LSD seluas 17.835 hektare. Itu juga telah ditetapkan dalam sidang lintas sektor revisi RTRW Tabanan pada awal Mei 2023 lalu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani, Kamis (15/6).
Dikatakan, luas LSD itu ditentukan sebagai jalan tengah. Sebab pemerintah daerah mengusulkan LSD seluas 16.033 hektare, sedangkan pemerintah pusat menetapkan seluas 19.355 hektare.
Solusi ini, diambil berdasarkan pertimbangan jika nanti sudah ditetapkan menjadi LSD ternyata dalam waktu sekian tahun sesuai dengan undang-undang dibangun oleh investor, maka bisa langsung dialihkan sepenuhnya menjadi LSD.
Rencana penetapan RTRW dilakukan sebelum 27 Juni menjadi Perda. Sebab jika penetapannya melebihi waktu dua bulan setelah Persub keluar, maka Pemerintah Pusat akan menariknya kembali dan otomatis Pemkab Tabanan kembali mengajukan Persub.
“Kemarin (Persub) sudah disampaikan oleh Bupati Tabanan dalam sidang paripurna. Rencananya, kami di DPRD akan membahas Persub itu pada 20 Juni mendatang,” lanjutnya.
Dalam merancang RDTR ini, Omardani menyebutkan juga akan dilibatkan kepala desa, bendesa adat. Sehingga semua pihak mengetahui area mana saja yang bisa diperuntukan untuk investasi.
“Dengan adanya RDTR dan dilakukan pembebasan LSD iklim investasi di Tabanan akan bertambah sehingga bisa memberikan dampak pada pertumbuhan perekonomian,” pungkasnya. (m/kb)
