Gubernur Koster Resmikan Gedung MDA Kota Denpasar, Minta Pemkot Gotong Royong Lengkapi Furniture Gedung
DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, di Lumintang, Denpasar, Rabu (26/5/2021).
Gedung MDA Kota Denpasar adalah gedung MDA yang kelima diresmikan setelah gedung MDA di Kabupaten Karangasem, Jembrana, Buleleng, dan Tabanan.
Gedung ini dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali seluas 34,7 are dengan menelan biaya sebesar Rp 3,2 milyar.
“Saya sangat serius membangun Bali sesuai tatanan kehidupan berlandaskan adat seni budaya yang diwariskan leluhur,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.
Ia menyebut Bali harus bersyukur karena desa adatnya masih utuh.
“Pertama saya buatkan Perda, kedua dibuatkan Dinas Pemajuan Adat, dimana di Kemendagri masuk dalam nomenklatur khusus. Cuma satu di Indonesia, hanya Bali saja,” sebutnya.
Koster menambahkan, pembangunan di atas tanah Provinsi Bali ini sumber pendanaannya dari CSR berbagai instansi. Sedangkan untuk operasionalnya seperti pegawai disiapkan tenaga kontrak dari Pemprov Bali.
Sementara terkait perlengkapan seperti furniture bisa lewat urunan dana dari OPD di Pemkot Denpasar lewat sistem gotong royong dan jangan mengandalkan APBD.
Pada kesempatan ini, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan di Kota Denpasar ada 35 Bendesa Adat. Pemkot Denpasar akan mensupport keberlangsungan operasional gedung MDA Kota Denpasar sesuai harapan Gubernur Bali dan Bendesa Agung MDA Bali.
“Untuk pengadaan furniture segera dirapatkan sesuai arahan Gubernur Bali.
Itu adalah salah satu bentuk partisipasi dan keseriusan kami di Pemerintah Kota bagaimana mempertahankan seni, adat, dan budaya kita melalui majelis desa adat ini,” jelasnya.
Di tempat yang sama Bendesa Agung MDA Bali, Ida Penglingsir Dalem Putra Sukahet mengatakan gedung MDA Kota Denpasar sebagai tempat bersatu mewujudkan visi misi pembangunan Bali yang berarti semua komponen berjalan satu arah dalam pembangunan Bali sehingga adat, budaya, dan krama desa adat Bali menjadi tuan di Bali.
“Jangan coba gantikan adat budaya Bali dengan pemikiran radikal karena desa adat adalah benteng terakhir Bali dalam menjaga NKRI,” sebutnya.(sgt/kb)
