Terima Kunker BKSAP DPR RI, Gubernur Koster Beberkan Penanganan Pandemi
DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kunjungan Kerja (Kunker) rombongan Diplomasi Parlemen Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Provinsi Bali yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, di ruang rapat Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (1/4/2021).
“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, kehadiran BKSAP ke Bali. Saya yakin sudah barang tentu dalam rangka ikut memulihkan aktivitas wisatawan ke Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Bali mengalami kelumpuhan total hampir satu tahun lebih selama terjadinya pandemi Covid – 19,” kata Gubernur Koster.
Gubernur juga menyampaikan kondisi penyebaran dan penanganan pandemi di Bali yang saat ini sudah dalam kondisi landai dengan tingkat kesembuhan 93% dan masyarakat pun tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Kata Koster, pemulihan Bali sangat bergantung pada program vaksinasi massal.
“Oleh pemerintah pusat, Bali dijanjikan mendapat prioritas program vaksinasi hingga 70% dari keseluruhan masyarakat Bali. Inilah harapan tercepat Bali bisa segera pulih, semakin banyak yang divaksin tentu penyebaran semakin aman. Sampai saat ini Bali telah mendapat kiriman 800 ribu vial vaksin dan sudah langsung didistribusikan ke masyarakat. Terutama di tiga zona hijau, yakni Ubud di Gianyar, Nusa Dua di Badung, dan Sanur di Denpasar. Pelaksanaannya sempat dipantau langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, berjalan sangat lancer. Rencananya pariwisata untuk WNA di ketiga wilayah itu dibuka bulan Juli, namun tetap melihat perkembangan di lapangan. Semoga bisa berjalan sesuai harapan, mohon bantuan BKSAP untuk ikut mengawal jatah vaksin untuk Bali,” harapnya.
Selebihnya, Gubernur alumni ITB ini memaparkan kiat – kiat Pemprov Bali dalam memajukan sektor pariwisata Bali terutama berbasis energi baru dan terbarukan dan ramah lingkungan, yang telah diatur dalam kebijakan – kebijakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.
“Pandemi ini juga mengajarkan kepada kami agar tidak bertumpu pada sektor seperti saat ini. Ke depan kami juga merancang pembangunan sektor fundamental lainnya, seperti sektor industri dan pertanian. Tanpa harus meninggalkan sektor pariwisata, sektor lainnya juga akan kami genjot agar bisa setara dan menjadi sumber pendapatan daerah. Sektor pariwisata tetap kita tingkatkan kualitasnya,” pungkas Gubernur asal desa Sembiran, Buleleng ini.
Sementara Supadma Rudana, menyatakan Kunker ke Bali kali ini guna memperoleh masukan dan bahan guna mendukung dan mengangkat perekonomian melalui pariwisata bagi Indonesia, khususnya Bali. Masukan dan bahan – bahan tersebut akan disampaikan sebagai senjata diplomasi bilateral maupun multilateral saat kunjungan kerja ke luar negeri.
Dengan harapan, lanjut dia, dapat terjalin kerjasama di bidang pariwisata yang berdampak positif bagi Bali. Seperti halnya dalam waktu dekat ini BKSAP akan melaksanakan kunjungan ke Maroko, yang memiliki keunggulan geografis dekat dengan Eropa, Portugal dsb yang merupakan pusat wisatawan berkualitas.
“Satu program yang bisa terbangun dalam kunjungan tersebut nantinya terbentuk kerjasama sister province dengan Maroco. Seperti diketahui, salah satu kotanya Maracas memiliki tingkat kunjungan 12,3 juta wisatawan mancanegara per tahun. Lokasinya bersebelahan dengan Eropa bagian selatan, semoga ini bisa menjadi kantong wisatawan baru bagi Indonesia dan Bali. Tentunya wisatawan yang berkualitas,” ujar Supadma Rudana.
Di sisi lain, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang turut dalam rombongan dalam sambutannya menyampaikan masyarakat Indonesia saat ini harus sudah mulai merubah paradigma. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan keunikan dan ciri khas masing – masing daerahnya harus mulai ditonjolkan, guna menarik minat kunjungan wisatawan yang merata ke tiap daerah.
“Indonesia tidak bisa diseragamkan, kita harus mulai yakini itu. Kita harus tonjolkan keunikan dan keunggulan yang ada disetiap daerah,” ujarnya sembari menyinggung pengajuang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Provinsi Bali yang saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama 12 pengajuan RUU daerah lainnya yang mengikuti jejak Bali, dan saat ini sedang menunggu tahap pembahasan. (rl/kb)
