DENPASAR, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berkomitmen untuk mewujudkan Birokrasi Pemprov Bali yang transparan dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan Dewa Indra saat membuka Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 dari di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Selasa (8/12/2020).
Dalam webinar bertema “Membangun Kesadaran ASN Provinsi Bali Dalam Budaya Anti Korupsi”, Dewa Indra menyampaikan bahwa komitmen mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel terus diupayakan Pemprov Bali dengan terus melakukan terobosan maupun inovasi untuk mempersempit ruang terjadinya tindakan korupsi.
Disamping itu, lanjut dia, Pemprov Bali sangat inline dengan berbagai upaya pencegahan korupsi maupun pembinaan yang terus dilakukan KPK RI dalam upaya mencegah terjadinya tindakan tercela tersebut.
“Kami sangat inline dengan segala upaya pencegahan korupsi, kami terus melakukan penataan dan inovasi dalam upaya mempersempit bahkan meniadadakan ruang ataupun celah untuk terjadinya korupsi. Dengan demikian bisa lebih transparan dan mengurangi potensi yang tidak baik. Kami komit wujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel sehingga birokrasi kami mendapat apresiasi dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya juga menyadari terdapat beberapa tempat yang berpeluang dan rawan akan tindakan korupsi seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses perijinan serta pengelolaan keuangan.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Bali terus melakukan penataan sistem baik di bidang bidang rawan tersebut seperti dengan penerapan sistem online untuk proses pengadaan barang dan jasa serta perijinan dan menerapkan sistem cashless dalam pembayaran maupun penerimaan keuangan.
“Semua upaya itu kami lakukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik, birokrasi yang tidak tercela Disamping itu moral dan tingkah laku dari para aparatur didalamnya terus kami bina dan awasi.. Dengan perpaduan antara sistem yang baik dan moraitas yang baik dari aparaturnya kedepan diharapkan menghasilkan upaya pencegahan korupsi yang lebih signifikan,” pungkasnya. (jus/kb)
