DENPASAR, Kilasbali.com – Menindaklanjuti kondisi ekonomi Bali yang masih diangka minus 10,98 persen di triwulan ke II, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengumpulkan beberapa lembaga perbankan dan pelaku usaha pariwisata untuk melakukan rapat sosialisasi Kebijakan Perbankan Pemprov Bali kepada masyarakat di masa pademi, rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali pada Selasa (25/8/2020).
“Sebagaimana diketahui bahwa kondisi ekonomi Bali untuk pertama kali berada pada minus 10,98, selain itu pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara yang awalnya direncanakan akan dibuka pada September mendatang namun diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Dengan hal ini, tentu akan memberikan dampak terhadap Bali mengingat Bali hidup dengan aktivitas pariwisatanya. Dikhawatirkan ekonomi Bali akan tumbuh sangat melambat,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, kehadiran para perbankan seperti Bank Indonesia, OJK, Bank Daerah maupun Bank Swasta dapat memberikan angin segar kepada masyarakat khususnya pada UMKM dalam pelunakan penyaluran kredit. Dalam rapat itu, Cok Ace juga mendengar kebijakan apa yang bisa diberikan oleh perbankan dalam menanggapi situasi ini, sehingga para UMKM dapat terbantu dalam menjalankan usahanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan, penyebaran Covid-19 sudah berdampak terhadap perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan II – 2020.
Namun demikian, lanjut dia, Tiongkok yang mengalami Covid-19 di awal tahun sudah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan II – 2020. Begitu juga dengan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II -2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy) dari pertumbuhan Tw I-2020 yang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2020 Terkontraksi sebesar 2,97%.
“Khusus ekonomi Bali pada triwulan II mengalami minus yang sangat dalam yaitu -10,98, dimana ini adalah keaadaan ekonomi bali yang paling rendah. Untuk itu diperlukan koordinasi kebijakan untuk mendorong sektor perekonomian yang produktif dan aman,” ujarnya.
Kata dia, Bank Indonesia mengusulkan beberapa strategi dalam menahan laju penurunan ekonomi di tahun 2020 yaitu relaksasi PSBB Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Percepatan absorpsi belanja pemerintah, termasuk belanja Pemda.Pembukaan sektor ekonomi utama dengan disiplin ketat protokol CHSE. Digitalisasi UMKM dan Mendorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Akeselerasi kredit bank (termasuk BPD) ke sektor riil dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto mengatakan pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Dalam merespon hal tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan biaya penanganan covid-19 sebesar 695.20 T. Yang meliputi biaya kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
Terdapat beberapa program dalam pemulihan ekonomi nasional , yaitu perlindungan sosial seperti program keluarga harapan, dimana total penerima program PKH di bali sebanyak 89,883 orang. Program Bantuan Pangan Non Tunai, adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Program bantuan sosial tunai adalah bantuan yang berupa uang Rp.200.000/bulan yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah Covid-19. Sebanyak 124.556 warga Bali yang sudah menerima bantuan tersebut. Selanjutnya ada program Bantuan Tunai Langsung Dana Desa dimana diberikan sebesar Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.
Selanjutnya ada program bantuan langsung UMKM yaitu bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemic Covid-19 dalam rangka Program PEN. Bantuan ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.400.000 kepada pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria. Selanjutnya ada program kartu prakerja dan pemberian subsidi pada gaji/upah.
Selanjutnya pada peogram pemulihan ekonomi nasional tterdapat program subsidi bunga umkm, dimana besaran subsidi bunga yang diberikan yaitu: 1. Perbankan dan perusahaan pembiayaan: pinjaman sampai dengan Ro500juta, subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama dna 3% untuk 3 bulan kedua. sedangkan pinjaman diatas 500 juta sampai dengan 10 milyar subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan kedua. Serta bbeerapa kebijakan kredit lainnya.
Sedangkan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan, untuk mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) & Penempatan Uang Negara (PUN) Bank BPD Bali telah menyesuaikan suku bunga kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil dan konsumtif walaupun masih di lokal Bali, namun hal tersebut juga sebagai persiapan menuju era new normal. Disamping itu, secara teknis ia juga menyampaikan beberapa kebijakan yang telah diambil oleh BPD seperti penyaluran KUR tahun 2020 dan subsidi yang diberikan pada debitur UMKM.
Rapat tersebut juga diikuti oleh perwakilan OJK Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi dna UMKM Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketua GIPI Bali serta beberapa pelaku pariwisata dari berbagai kabupaten/kota. (rls/kb)
