TABANAN, Kilasbali.com – Sejumlah Desa di Kabupaten Tabanan telah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menentukan penerima BLT Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19 ini. Selanjutnya hasil Musdesus di tiap-tiap Desa selanjutnya diserahkan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan.
Seperti misalnya di Kecamatan Marga dari 16 Desa yang ada total penerima BLT Dana Desa yang telah disah mencapai 324 KK dengan rincian, Desa Marga Dangin Puri 37 KK, Desa Kuwum 31 KK, Desa Geluntung 15 KK, Tegaljadi 15 KK, Marga 5 KK, Marga Dauh Puri 18 KK, Payangan 9 KK, Batannyuh 2 KK, Tua 8 KK, Petiga 3 KK, Desa Baru 35 KK, Beringkit Belayu 24 KK, Kukuh 57 KK, Cau Belayu 46 KK, Peken Belayu 6 KK, dan Selanbawak 13 KK.
Camat Marga IGA Alit Adiatmika mengatakan bahwa 16 Desa yang ada di Kecamatan Marga seluruhnya telah diverifikasi. Hanya saja menurutnya sempat terjadi permasalahan yakni penerima tidak memiliki uang untuk membuka rekening BPD guna mencairkan BLT Dana Desa tersebut. “Kita lihat di Gianyar itu pencairannya lewat perusahaan daerah jadi tidak perlu buka rekening, seharusnya Tabanan bisa bercermin dari sana karena kita punya Perusahaan Daerah Dharma Santika atau mungkin lewat LPD itu kan bisa dikerjasamakan,” paparnya.
Sebelumnya sejumlah Perbekel di Kabupaten Tabanan mengalami dilema untuk mencairkan BLT Dana Desa tersebut. Diantaranya disebabkan karena persyaratan penerima BLT Dana Desa yang cukup sulit untuk dipenuhi. Seperti halnya yang dialami di Desa Kukuh, Kecamatan Marga.
Menurut Perbekel Desa Kukuh I Made Sugianto pihaknya awalnya tidak ingin mencairkan program BLT Dana Desa tersebut lantaran persyaratan penerima BLT Dana Desa sulit untuk dipenuhi. “Dari 14 kriteria minimal penerima harus memenuhi 9 kriteria, sedangkan untuk di Desa Kukuh yang memenuhi kriteria tersebut 0 persen alias tidak ada,” ujarnya.
Namun setelah muncul Permenkeu yang mewarning Desa yang tidak mencairkan BLT Dana Desa tidak akan bisa mencairkan Dana Desa tahap berikutnya, pihaknya pun memutuskan untuk membagikan BLT Dana Desa. Terlebih penetapan penerimanya telah direvisi sesuai Permendes dan adanya Permenkes.
“Sehingga patokan Desa Kukuh dalam memberikan BLT dana Desa ini adalah KK yang kurang mampu dan mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun. Karena pengobatan itu kan tidak boleh putus, itu pertimbangan kita, dan sudah tersisir 57 KK,” papar Sugianto.
Disamping itu masyarakat yang terkena PHK atau dirumah juga bisa mendapatkan BLT Dana Desa sepanjang bisa menunjukkan surat PHK dari perusahaan. Hanya saja hingga saat ini belum ada di Desa Kukuh. Dan tentunya penerima BLT Dana Desa harus diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau misalnya dia punya mobil, tapi digunakan dibidang pariwisata sehingga akibat Covid-19 ini tidak bisa jalan, atau freelance, bahkan masih nyicil itu bisa saja dipertimbangkan. Tapi kalau dia punya tabungan yang cukup untuk hidup tiga bulan kedepan ya jelas tidak kita berikan,” lanjutnya.
Dan apabila penerima BLT Dana Desa ini telah mendapat pengesahan di Kecamatan maka BLT Dana Desa diprediksi akan cair pada minggu kedua bulan Mei 2020 ini. Para KK penerima juga diminta untuk membuat rekening BPD untuk mempermudah penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan tersebut. Sesuai juknis jumlah anggaran BLT maksimal 35 persen dari dana pagu anggaran Dana Desa yang didapat. Desa Kukuh sendiri mendapatkan Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 854.970.000 sehingga BLT maksimal Rp 256.491.000 dengan kuota maksimal 142 KK penerima.
“Kita kan juga harus buka posting anggaran di Siskeudes dulu untuk memperbaiki APBDes, setelah final sistem dikunci baru bisa dieksekusi jadi masyarakat harap bersabar,” tandasnya.
Terkait BLT Dana Desa tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berharap BLT Dana Desa bisa segera dicairkan untuk membantu perekonomian masyarakat. “Kita tinggal menunggu kesiapan masing-masing Desa untuk mendata, setelah siap kita berharap BLT Dana Desa ini bisa segera disalurkan,” tegasnya. (*/kb)
