DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penjelasan terkait tiga Ranperda dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, di ruang sidang utama Gedung DPRD Provinsi Bali pada Rabu (12/2/2020) pagi.
Ketiga ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali
Poin pernyataan Gubernur Bali.
“Konteks pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut berkaitan dengan pelaksanaan visi pembangunan provinsi Bali,” kata Gubernur Koster.
Menurutnya, hal tersebut tercantum dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana tahun 2018-2023 yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era Baru. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan kehidupan krama Bali yang bahagia sekala niskala. Menata secara fundamental dan komrpehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan.
“Berbagai Perda dan Pergub telah disusun sebagai cara untuk mencapai visi tersebut, baik yang telah diundangkan maupun dalam proses finalisasi,” lanjutnya.
Gubernur Koster mengharapkan pimpinan dan anggota dewan punya persepsi yang sama dalam konteks implementasi visi pembangunan daerah Bali. Produk hukum yang dibuat tidaklah berdiri sendiri, bukan regulasi parsial tapi regulasi menyeluruh, kait-mengkait secara fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan visi nangun sat kethi loka Bali. “Apa yang sudah dan akan dijalankan merupakan bagian dari kerangka hukum dan visi pembangunan Bali,” jelasnya.
Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, ada 12 bab dan 74 pasal. Ranperda tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali ada 15 bab dan 41 pasal, dan Ranperda penyenggaraan kesehatan, ada 18 bab dan 19 pasal. “Materi ini sudah dipersiapkan serius, oleh satu tim yang betul-betul bisa memahami visi dan misi gubernur,” ungkapnya.
Ranperda Pemajuan Kebudayaan, kata dia, merupakan bagian dari pengaturan terkait undang-undang tentang pemajuan kebudayaan dengan beberapa dimensi baru yang diatur. Yakni budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan, budaya sebagai produk atau karya seni, dan budaya sebagai suatu industri berbasis pengembangan ekonomi kerakyatan. Lebih dari itu, menjadikan budaya sebagai hulu pembangunan, mainstream pembangunan di Bali. Untuk pertama kalinya ada daerah dimana budaya dijadikan arah mainstream pembangunan. Ini belum ada di Indonesia.
“Ini soal serius, karena kita ingin membangun suatu peradaban karena dalam sejarahnya Bali adalah peradabannya dunia, suatu pusat peradaban dunia, berdasarkan sejarah dan hasil riset. Bali disebut sebagai Padma Bhuwana. Kita akan bangkitkan kembali taksu/aura Bali betul-betul hidup kembali. Punya kekuatan untuk menarik kekaguman orang luar untuk datang ke Bali,” sebutnya.
“Ranperda ini juga mengatur pula mengenai kuliner lokal, olahraga tradisional dan usadha, berbagai kearifan lokal yang ada kita angkat kembali lewat perda ini. Dari hulu sampai hilir betul-betul memberikan nilai kehidupan bagi masyarakat. Menjadi suatu yang produktif,” bebernya.
Ditambahkannya, event kebudayaan ditambah lagi yakni festival Seni Bali Jani yang mengakomodasi seni modern dan Bali World Culture Celebration, perayaan kebudayaan dunia. Mengangkat budaya Bali ke forum internasional sekaligus mengundang seni tradisi dari berbagai negara.
Sedangkan Raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Bali, kata dia, akan metata pariwisata di Bali. Berbagai masalah kepariwisataan mulai dari sampah sampai tata kelola kepariwisataan yang kurang beres. “Macam-macam kasus parsial yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh, bukan sporadis. Masalah diselesaikan dengan konsep. Memperkuat pariwisata berbasis budaya dengan tata kelolanya, dengan lebih baik. Berdaya saing, baik di Indonesia maupun internasional,” ujarnya.
Sementara terkait 10 destinasi Baru yang dicanangkan, menurutnya Bali masih lebih unggul karena Bali punya kelebihan yang tidak dimiliki daerah lain. Infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, sehingga tidak perlu dikhawatirkam.
Sementara terkait Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan, mengatur RS pemerintah, kabupaten hingga swasta. “Ada tenaga medis, sarana dan prasarana akan kita integrasikan dalam satu sistem yang dinamakan layanan kesehatan berbasis kecamatan. Dengan dilengkapi aplikasi. RS Swasta tidak bisa berjalan dengan semaunya sendiri. Harus ikut dalam satu sistem yang kita punya dan terintegrasi seluruh Bali, sehingga semuanya punya standar dan sistem yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkannya, materi Raperda inj yang diajukan ini sudah matang. Di mana Ketua DPRD berjanji akan diselesaikan dalam waktu satu setengah bulan. Ada 3 Perda yang sudah diundangkan dan 7 Ranperda, Ada 16 Pergub sudah diundangkan, sedangkan 7 Ranpergub masih menunggu giliran. Total ada 33 total kebijakan yang akan dicanangkan. “Kebijakan yang belum maksimal akan kita genjot terus,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyampaikam dukungan untuk gubernur dan yakin untuk ketiga ranperda tersebut dapat diselesaikan oleh anggota dewan selama 1,5 bulan. “Gerak gesit Gubernur Bali saat ini yang dalam waktu 1,5 tahun bisa memproduksi 33 produk hukum daerah,” ujarnya seraya mengharapkan anggota legislatif agar dapat mengikutinya. (rls/kb)
