TABANAN, Kilasbali.com – Komisi I DPRD Tabanan segera akan turun mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan catatan dan juga laporan dari masyarakat.
Hal tersebut terungkap saat Rapat kerja pertama Komisi I DPRD Tabanan periode 2019- 2024 dengan OPD Terkait urusan kegiatan bidang Pemerintahan, Selasa (24/9/2019).
Dalam rapat tersebut, juga dihadiri Asisten I, Bagian Hukum, Tapem, Kesbang Pol , Satpol PP, Capil, Inspektorat, Dinas Penanaman Modal Perjinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), BPMD – Desa dan Kominfo.
Di mana rapat ini dengan agenda perkenalan struktur Komisi I dan anggota, serta pemaparan keberadaan masing OPD. “Secara khusus, kami akan turun ke masing-masing instansi untuk melakukan pengawasan kinerja sesuai catatan atau laporan-laporan dari masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi.
Dikatakannya, Komisi I juga akan turun ke BKPSDM, yang kini sedang melakukan seleksi lelang jabatan untuk eselon II. Dimana pihaknya menginginkan proses lelang jabatan terbuka dan transparan serta bebas dari permainan uang. “Masalah lelang jabatan kita ingin pastikan bersih dari jual beli,” tegasnya.
Sedangkan untuk persoalan kepegawaian, serta perijinan, pihaknya memastikan ada program inovatif dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam pelimpahan 119 urusan perijinan dan non perijinan.
Selain itu, menjelang Pemilihan Perbekel (Pilke) Serentak di 98 Desa yabg tersebar di seluruh Tabanan, pihaknya juga akan memonitoring kinerja BPMD Tabanan. Termasuk juga, mendorong instansi ini agar segera menyelesaikan permasalahan tapal batas. Sementara untuk Dinas Kominfo, pihaknya akan merancang Perda Inisiatif Kominfo dalam rangka sistem informasi data dengan sentralnya Kominfo. (*KB).
