MANGUPURA, Kilasbali.com – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, memimpin Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Kamis (5/3).
Pertemuan ini fokus pada evaluasi perkembangan inflasi serta perumusan langkah taktis pengendalian harga komoditas pangan.
Rapat strategis ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Direktur Utama PD Pasar Badung, serta jajaran tim terkait untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Dalam arahannya, Wabup Bagus Alit Sucipta memberikan apresiasi atas kinerja TPID yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi.
Sepanjang 2025, inflasi Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,37 persen—tetap berada dalam rentang sasaran antara 2,5 dan 1 persen, sekaligus lebih rendah dari angka inflasi tingkat provinsi maupun nasional.
“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan langkah pengendalian yang kita lakukan berjalan efektif. Namun kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS per 2 Maret 2026, inflasi Februari 2026 di Badung tercatat 1,04 persen (month to month), dengan angka year on year sebesar 3,06 persen.
Angka ini memposisikan Badung sebagai wilayah dengan inflasi terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Bali.
Kenaikan harga pada periode ini dipicu oleh komoditas seperti cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, tomat, minyak goreng, bawang merah, dan beras.
Selain faktor cuaca yang mempengaruhi pasokan, lonjakan permintaan menjelang Ramadan menjadi faktor pendorong utama.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung bersama TPID akan memperketat pemantauan harga, memastikan kelancaran distribusi, serta mengoptimalkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Sebagai bentuk perlindungan daya beli, Pemkab Badung juga menyalurkan bantuan stimulus sebesar Rp 2 juta per KK bagi umat Muslim yang merayakan Idul Fitri.
Wabup menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci stabilitas ekonomi daerah.
“Kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Made Agus Aryawan, melaporkan bahwa rapat evaluasi ini rutin digelar setiap tiga bulan.
Selain membahas inflasi, pertemuan juga memaparkan realisasi investasi periode 2021–2025. Meski investasi di sektor pangan relatif masih kurang diminati investor, Pemkab Badung berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat. (c/kb).
