Buka Rakor Pembangunan Desa, Adi Arnawa Tegaskan Program Desa Harus Linier dengan Kebijakan Kabupaten
MANGUPURA, Kilasbali.com – Pembangunan ekonomi daerah yang berakar pada sektor pariwisata tidak boleh meminggirkan peran masyarakat di tingkat akar rumput.
Mengantisipasi ketimpangan tersebut, seluruh camat dan perbekel se-Kabupaten Badung menyelaraskan arah pembangunan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Senin (14/9).
Forum strategis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini digelar untuk memastikan seluruh program kerja desa berjalan linier dengan kebijakan bupati.
Langkah ini diambil guna mengintegrasikan potensi ekonomi lokal agar selaras dengan visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa desa harus bergerak kreatif mengoptimalkan BUMDes, UMKM, ekonomi kreatif, serta desa wisata agar masyarakat setempat menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar penonton.
“Desa harus menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan bukan sekadar menjadi penonton pertumbuhan pariwisata. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga memerintahkan agar seluruh aspirasi para perbekel, mulai dari isu infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga keamanan, segera diinventarisir agar pemerintah daerah dan desa bisa melakukan penanganan cepat secara lintas kewenangan.
Ia juga menyoroti penguatan hubungan sektor pertanian dan pariwisata. “Pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya, tetapi justru memperkuat keduanya,” tegas Adi Arnawa.
Sementara itu, Kepala DPMD Badung, Komang Budi Argawa, melaporkan realisasi Dana Desa di 2026 sebesar Rp 16,08 milar untuk 46 desa telah terserap penuh seratus persen.
Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pagu Rp 39,22 miliar, penyerapannya mencapai 63,35 persen per 31 Agustus 2026.
Budi Argawa juga memaparkan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar 46,88 persen dari pagu Rp 873,50 miliar, serta Retribusi Daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp 20,16 miliar.
Pada 2026 ini, fokus program prioritas desa diarahkan pada bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk peningkatan SDM, kesiapsiagaan penanganan bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan. (c/kb)
