DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan selamat bertugas kepada Tri Wibowo Aji yang telah dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
Koster juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPKP Provinsi Bali sebelumnya, Heru Tarsila yang telah memberikan banyak masukan kepada Pemerintah Provinsi Bali di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Hal itu disampaikan Koster saat mengukuhkan Tri Wibowo Aji, di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/2).
Usai prosesi pengukuhan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha menugaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait demi memajukan Provinsi Bali.
Dijelaskan, kehadiran BPKP di Bali memiliki 5 fokus utama pengawalan akuntabilitas BPKP, yaitu Penguatan Tata Kelola, Pencegahan Kecurangan, Manajemen Resiko dan Early Warning System, Akuntabilitas dan Efektivitas Pembangunan, serta Peningkatan Kapabilitas APIP.
“Kehadiran BPKP juga sebagai auditor Presiden, jadi dalam tugas utamanya untuk mengawal ketercapaian target – target pembangunan nasional di daerah,” ungkapnya seraya menyatakan dalam peranannya sebagai penegak hukum, BPKP akan melakukan Audit Investigatif, Audit Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.
Disisi lain, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah ini menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Bali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kata Setya Nugraha, opini WTP yang diraih bukan berarti pengelolaan anggaran yang telah dilakukan, sudah efisien, dan ini bukan jaminan. Karenanya, Kepala BPKP yang baru di Bali harus mengawal semua pembangunan di Bali, baik itu sektor ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, UMKM, dan pariwisata.
“Untuk pariwisata, tantangan yang dialami ialah permasalahan Perizinan Berusaha seperti akomodasi perhotelan yang beroperasi tanpa izin, kemacetan, dan masih rendahnya optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing. Untuk menjawab tantangan ini, kita harus perangi bersama, tertibkan akomodasi yang tidak ber-izin. Kemudian, kalau kita gaskan pungutan ini, kita bisa mencapai target Rp 1 triliun dan kita siap berkolaborasi untuk hal ini. Tanpa kolaborasi sulit memajukan Bali. Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Koster menegaskan di dalam menjalankan pemerintahan, Pemprov Bali sangat membutuhkan kolaborasi dari BPKP, berbagai masukan sangat membantu kami di dalam menjalankan tata kelola APBD untuk terwujudnya pembangunan di Provinsi Bali.
Terkait tantangan yang dialami oleh pariwisata Bali, Koster membenarkan adanya masalah kemacetan hingga adanya akomodasi perhotelan/villa yang beroperasi tanpa izin. Bahkan perilaku kurang enak dilakukan oleh oknum wisatawan mancanegara juga kami catat, seperti melanggar aturan lalu lintas dengan tidak pakai helm, sampai membobol ATM.
Untuk penanganan macet, pemerintah Bali mulai bekerja keras membangun infrastruktur terkoneksi antar wilayah dengan dukungan APBN, karena itu mohon juga dukungan dari Bapak Deputi, agar program ini berjalan dengan lancar.
Koster menyatakan dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas di Bali sangatlah penting. Apalagi kontribusi Bali sangat besar ke Indonesia yang bersumber dari Devisa Pariwisata mencapai Rp 167 triliun di Tahun 2024, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional yang nilainya Rp 312 triliun.
“Jadi, dengan angka ini, hasil bahas dengan Menteri Bappenas, agar Bali dipikirkan. Astungkara, beliau Menteri Bappenas dan Menteri PUPR memberikan anggaran APBN untuk pembangunan jalan shorcut dan jalan baru di Bali,” katanya.
“Kemudian program infrastruktur yang juga sedang dirancang untuk dijalankan tahun ini oleh pihak ketiga, ialah Subway. Subway ini menghubungkan jalur dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai Central Parkir Kuta, lalu menuju ke Canggu, Badung,” ujar Gubernur Koster seraya mengatakan selain menguatkan pariwisata dengan infrastrukturnya yang berkualitas, kami juga tengah mendorong transformasi ekonomi Bali dan melaksanakan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Terakhir, mengenai opini WTP, Koster sepakat bahwa WTP yang diraih harus berkualitas, bukan administrasi. “Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya,” pungkasnya.(M/kb)
