DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, menggelar dialog dan konferensi pers bersama pemuka agama se-Bali yang dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta majelis umat beragama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, termasuk perwakilan majelis desa adat se-Kabupaten/Kota di Bali, yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Minggu (31/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pasca aksi demonstrasi di Bali dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI, Kapolri, dan Mendagri telah merespons situasi ini dengan bijak, serta mengarahkan kepala daerah untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan Forkopimda dan komunikasi erat bersama tokoh umat beragama.
“Kemarin malam saat aksi berlangsung di beberapa titik, kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kami juga menerima perwakilan peserta demo, termasuk driver ojol dan BEM, yang telah berkomitmen tidak melanjutkan aksi. Karena itu, aksi anarkis yang terjadi diduga dilakukan oleh pihak luar yang datang ke Bali,” jelas Gubernur Koster.
Ia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri telah memperketat pengamanan di bandara dan pelabuhan agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata. Lebih lanjut, Gubernur Koster meminta seluruh pemuka agama untuk mengeluarkan himbauan kepada umat agar bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas Bali.
“Bali adalah destinasi wisata dunia. Kondisi tidak kondusif akan berdampak langsung pada citra dan perekonomian daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh umat beragama, majelis desa adat, dan pecalang untuk mengambil peran aktif menjaga kedamaian Bali,” tegasnya.
Gubernur Koster juga mengumumkan bahwa pada Senin, 1 September 2025, akan dilaksanakan apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon sebagai bentuk kesiapan menjaga keamanan daerah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen Pecalang yang ada di Bali untuk turut mengamankan Bali, sehingga tidak terjadi anarkisme di Bali.
Selepas pertemuan tersebut, Gubernur Bali bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah menggelar konferensi Pers untuk penyampaian himbauan resmi kepada masyarakat Bali.
Dalam pernyataannya, FKUB yang dibacakan oleh Ketua Wakil Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Syamsul Hadi, S.H, MA menegaskan:
1. Menolak segala bentuk demo anarkis di Tanah Gumi Bali yang dilakukan oleh massa dari luar daerah.
2. Mengajak masyarakat Bali tetap tenang, waspada, dan menjaga keamanan, ketentraman, serta kondusivitas, dengan peran aktif tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan pecalang di wilayah masing-masing.
3. Menghormati penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional, namun menekankan agar dilakukan dengan santun, berbudaya, dan tidak anarkis.
4. Menegaskan pentingnya menjaga citra Bali sebagai tanah kelahiran bersama sekaligus destinasi wisata dunia yang baru pulih pasca pandemi.
5. Mendukung penuh TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku anarkis yang merusak citra Bali .
“Dengan dukungan penuh umat beragama dan pecalang, kami berharap situasi di Bali segera kondusif, meski di daerah lain masih terjadi demonstrasi. Keamanan dan ketenangan Bali adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Gubernur Koster.(M/kb)
