Abolisi ke Tom Lembong-Amnesti ke Hasto Kristiyanto Jadi Bahasan FGD di Kampus Pascasarjana UNR Denpasar
DENPASAR, Kilasbali.com – Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan RI, Tom Lembong, dan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, termasuk 1.116 narapidana lainnya menyita perhatian publik.
Bahkan, keputusan tersebut menjadi bahasan dalam focus group discussion (FGD) bertajuk From Rular to Global: Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan di kampus Pascasarjana Universitas Ngurah Rai (UNR), Denpasar.
Diskusi itu dihadiri Rektor UNR, kalangan akademisi, Direktur Headwaytest.com, serta komunitas lokasl Bali.
Diskusi tersebut melihat pemberian abolisi dan amnesti yang sudah mendapatkan persetujuan DPR RI itu sebagai tolok ukur sikap pemerintah terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan sosial.
Kebijakan itu juga menyiratkan fenomena titik simpul antara pragmatisme politik, hak prerogatif presiden, dan pertimbangan akademis terhadap sistem hukum nasional.
Terlebih Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan pemberian abolisi dan amnesti itu sebagai upaya mempererat persatuan nasional menjelang HUT RI Ke-80.
Ketua Gerakan Nusantara Sejahtera, Revitriyoso Husodo, menegaskan bahwa abolisi dan amnesti bukan sekadar keputusan hukum.
“Melainkan cerminan politik keberpihakan yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik akademis dan masyarakat luas. Kami patut mengapresiasi keberpihakan Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Relawan TIK Jawa Timur, Muhajir Sulthonul Aziz, menambahkan bahwa keputusan ini membuka diskusi tentang urgensi reformasi hukum digital.
“Kita perlu memperkuat kerangka hukum dan transparansi digital untuk memastikan tidak ada intervensi politik yang melemahkan kualitas penegakan hukum nasional,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Direktur Headwaytest.com, Willibrordus Surya, menekankan pentingnya membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tengah dinamika politik nasional.
“Keputusan politik seperti abolisi dan amnesti memang punya dampak besar pada kepercayaan publik. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan generasi muda kita memiliki kompetensi yang setara standar global,” sebutnya.
Melalui Headwaytest.com, sambung Wilibrodus, pihaknya ingin menghadirkan tes multibahasa yang setara dengan TOEFL dan IELTS dengan biaya terjangkau, teknologi mutakhir, dan fleksibilitas akses.
“Inilah bentuk kontribusi konkret agar pembangunan SDM tidak terjebak dalam tarik menarik politik jangka pendek,” tegasnya.
Keputusan presidensial ini pun menjadi katalis memicu diskursus lebih luas antara keberpihakan politik dan penguatan kualitas SDM.
Akademisi menilai momen ini sebagai kesempatan untuk mendorong regulasi dan integritas lembaga hukum melalui pendekatan ilmiah dan edukatif.
Kolaborasi antara Universitas Ngurah Rai dan Headwaytest.com melalui FGD ini muncul sebagai simbol bahwa penguatan kompetensi tidak boleh lepas dari kesadaran hukum dan demokrasi.
Tanpa pemahaman kritis, pembangunan SDM dikhawatirkan akan kalah oleh dinamika politik jangka pendek. Sementara, Headwaytest.com hadir sebagai instrumen nyata untuk menjaga daya saing bangsa di era digital. (m/kb)
