TABANAN, Kilasbali.com – Komisi III DPRD Tabanan kembali mengkritisi soal pengelolaan aset daerah.
Pasalnya, sampai sekarang, komisi yang membidangi urusan keuangan itu tidak melihat adanya perkembangan terkait urusan pengelolaan aset.
Kendati urusan ini sempat menjadi penekanan Komisi III saat melakukan rapat kerja dengan jajaran dinas/badan penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.
Ini seperti yang ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra. “Kami lihat belum ada progres (perkembangan),” katanya pada Minggu (8/6).
Lantaran itu, pihaknya di Komisi III berencana untuk datang langsung ke masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah, baik itu dinas atau badan, yang mengurus aset-aset tersebut.
“Ya, kami akan ke OPD-OPD-nya. Langsung menanyakan (pengelolaan aset) itu. Ngapain rapat-rapat (rapat kerja) begitu saja kalau cuma formalitas,” tegasnya.
Menurutnya, lebih baik pihaknya datang langsung ke OPD-OPD yang mengurus aset-aset tersebut. “Untuk mengetahui perencaannya (pengelolaannya) seperti apa?” imbuhnya.
Ia mencontohkan pengelolaan aset di pinggir Danau Beratan, Bedugul, Kecamatan Baturiti, yang seingatnya sudah sekitar lima tahun belum ada perkembangan sama sekali.
“Kalau tidak salah (rencana pengelolaan aset di Bedugul) sudah lima tahunan,” ujar politisi yang akrab disapa Gung Baron ini.
Apalagi, sambungnya, aset itu sempat mendapatkan perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Menjadi aset daerah yang tidak terkelola dengan baik sehingga jadi temuan,” sebutnya.
Belum lagi ia menyebut pengelolaan aset perkebunan di Kecamatan Pupuan yang perlu mendapatkan perhatian dari sisi nilai sewanya yang relatif masih kecil.
“Itu perlu revisi atau penyesuaian perjanjian sewanya karena nilainya terlalu kecil,” imbuh Gung Baron yang kebetulan dari Pupuan.
Menurutnya, aset daerah yang terkelola dengan baik sejatinya bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pasti (menjanjikan) itu. Entah itu dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu ada kontribusinya ke PAD. Daripada sekarang nol rupiah dan (asetnya) mangkrak,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya sedang berupaya menyusun rencana dan jadwal untuk mendatangi masing-masing dinas atau badan yang mengelola tiap aset tersebut.
“Kami usahakan secepatnya. Langsung ke OPD-OPD-nya. Kami mau mengetahui seperti apa perencanaannya,” pungkas Gung Baron. (c/kb)
