DENPASAR, Kilasbali.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana melakukan revitalisasi Pasar Umum Negara temui kendala. Hal itu dikarenakan masih adanya pro dan kontra dari para pedagang di sana.
Paguyuban Pedagang Pasar Umum Negara mengharapkan aspirasi yang mereka sampaikan mendapat solusi dari pemerintah.
Kepala UPT Pasar Umum Negara Putu Ardana mengungkapkan, pro dan kontra oleh para pedagang dikarenakan gambar yang beredar memiliki bentuk dengan 4 lantai.
“Dilihat dari beberapa pasar yang ada di wilayah Bali, hal itu tidak dapat digunakan secara maksimal oleh para pedagang,” tuturnya beberapa hari lalu di Denpasar.
Selain itu juga kata dia, ukuran kios yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalami perubahan bentuk, di mana luas pasar yang lama awalnya berukuran 4,5 meter x 8 meter menjadi kios 2 x 3 meter.
Namun demikian lanjutnya, akan terus dilakukan pendekatan kepada para pedagang mengingat waktu yang sudah mendesak dan situasi saat ini sangat kondusif menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Ia menambahkan, rencana revitalisasi telah dikeluarkan surat yang ditujukan kepada para pedagang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Nomor : 510/893/Diskoperindag/2023.
Yang ditujukan kepada para Pedagang Pasar Umum Negara pada intinya dalam rangka pelaksanaan revitalisasi pembangunan Pasar Umum Negara.
Untuk kenyamanan dan kelancaran proses pembangunan ini, para pedagang agar mengosongkan pasar dan pindah ke lokasi yang telah disediakan, yakni di areal parkir Kantor Bupati Jembrana dan Peken Ijogading paling lambat tanggal 21 Juli 2023.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bali Sudadi Murthado turut angkat bicara terkait rencana revitalisasi Pasar Umum Negara yang belum dapat terlaksana.
Ia pun berharap proses proses revitalisasi Pasar Negara Umum Negara dapat berjalan lancar sesuai harapan, dengan memperhatikan aspirasi pedagang.
“Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, IKAPPI Bali akan terus menjembatani segala bentuk permasalahan yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah khususnya di Kabupaten Jembrana sehingga situasi tetap kondusif,” tuturnya. (m/kb)
