TABANAN, Kilasbali.com -Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Ketut Narta, beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Made Winarya, melakukan audiensi terkait dengan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, di Tujuh Kecamatan di Kabupaten Tabanan, Senin (5/9).
Narta bersama dengan dua orang staff melaksanakan audiensi ke Kantor Camat Kecamatan Kediri, Tabanan, serta Kerambitan. Dalam audiensinya, Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tabanan ini menyampaikan terkait dengan pembentukan Panwas Kecamatan yang memerlukan tenaga ASN, gedung kantor serta sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas pengawasan di setiap Kecamatan.
“Kami dengan bersurat serta datang langsung ke Kantor Camat untuk berkoordinasi dengan camat perihal kesiapan gedung kantor, tenaga ASN, serta sarana dan prasarana agar bisa dipersiapkan untuk nantinya bisa digunakan oleh anggota panwascam yang seleksinya akan dilaksanakan akhir bulan ini,” ujar Mantan Anggota KPU Tabanan tersebut.
Di tempat Lain, Kordiv Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Bawaslu Tabanan, I Made Winarya yang juga melakukan audiensi di empat Kecamatan, yakni Kantor Camat Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, Selemadeg, serta Selemadeg Timur menuturkan, audiensi ini adalah bentuk koordinasi awal sebelum nantinya akan dilaksanakan seleksi Pengawas tingkat Kecamatan.
“Hari ini kami melaksanakan koordinasi lebih awal terkait dengan permintaan jajaran ASN yang akan diperbantukan pada Panwascam, Gedung, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan. Nantinya setelah anggota Panwascam terbentuk, pada setiap Kecamatan telah siap dengan jajaran ASN yang akan menjadi Kepala Sekretariat serta PUMK Kecamatan,” terang Mantan Anggota Panwascam Selemadeg tersebut.
Pada kegiatan Audiensi tersebut, seluruh Camat serta Sekretaris Camat yang ditemui menyanggupi permintaan dari Bawaslu Kabupaten Tabanan, serta akan langsung berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk segera menyiapkan nama-nama yang akan diperbantukan pada Panwas Kecamatan, termasuk Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan. (m/kb)
