DENPASAR, Kilasbali.com – Kegiatan Post Audit Itjenad sangat penting dilakukan untuk memastikan satuan jajaran Kodam IX/Udayana dalam melaksanakan tugasnya selalu mempedomani program yang telah ditetapkan, taat azas, dan taat aturan, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran program satuan.
“Pengawasan Post Audit Itjenad TA 2022 ini juga berperan sebagai pengawas internal yang keberadaannya sangat menentukan manfaat bagi satuan yang menjadi obyek pengawasan sebelum diperiksa oleh pengawas eksternal,” ujar Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, SE, MM, saat taklimat awal pengawasan Post Audit dari Tim Itjenad di Ruang Airlangga, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (18/4/2022).
Diharapkan adanya koreksi dan arahan dari Tim Itjenad, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan sekaligus bahan penyempurnaan agar kualitas pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kinerja Kodam IX/Udayana dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan Post Audit Itjenad kali ini berlangsung selama 9 hari (18 hingga 26 April 2022).
Dalam kesempatan itu, saat membacakan sambutan Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad) Mayjen TNI Rudianto, Wairjenad Mayjen TNI Hassanudin, SIP, menyampaikan bahwa tugas pokok Itjenad yaitu membantu Kasad dalam menyelenggarakan pengawasan kinerja, perbendaharaan, dan khusus terhadap organisasi di jajaran TNI Angkatan Darat untuk mendukung tugas TNI AD.
Fokus kegiatan Post Audit adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran TA 2021 yang memiliki faktor risiko tinggi dan berpengaruh terhadap opini BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI, khususnya di lingkungan TNI AD.
Metode pengawasan Post Audit merupakan pengawasan terhadap program kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga dilaksanakan terhadap program kerja dan anggaran tahun 2021 yang lalu dengan metode current audit yang bersifat konsultasi atau pendampingan terhadap kemungkinan potensi-potensi masalah yang akan muncul.
Diharapkan, upaya pengawasan yang dilaksanakan Itjenad ini mampu meminimalisir temuan BPK RI, serta berdampak pada dipertahankannya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI TA 2020. (djo/kb)
