MANGUPURA, Kilasbali.com – Adanya kebijakan baru Pemerintah Provinsi Bali menerapkan aturan ganjil genap di Sanur, dan Kuta untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kejut (shock wave) sejalan dibukanya kembali daerah tujuan wisata ke Bali. Disikapi Tokoh Masyarakat Desa Legian Kecamatan Kuta, I Made Sada Dego. Dia meminta ganjil genap dikaji kembali.
Dijelaskan, pemberlakuan aturan ganjil genap dinilai kurang efektif. Pasalnya, masyarakat Legian Kuta sangat bergantung dengan adanya pariwisata, dan dengan adanya pemberlakuan kendaraan ber plat ganjil genap dikhawatirkan membuat enggan wisatawan berkunjung ke daerah tempat wisata, yang efeknya masyarakat Legian semakin sulit lagi mencari pendapatannya.
Padahal dengan Bali sudah mendapatkan level penurunan PPKM serta mulai ada kelongggaran kebijakan untuk para UKM yang bisa berjualan hingga Pukul 21.00 Wita, dan baru dibukanya pantai begitu juga delapan bandara masyarakat Legian sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat, jelas hal ini merupakan angin segar untuk masyarakat Legian dan ada harapan mereka dalam mencari rejeki ditengah PPKM level III.
“Harapan hidup masyarakat Legian bergantung pada pariwisata, apalagi masyarakat Legian sangat terpukul akibat ditinggal para pengusaha pariwisata begitu saja, jadi saya harapa kebijakan kendaraan ganjil genap mohon di kaji kembali,” harapnya ketika ditemui pada Sabtu malam (18/9/2021).
Sada Dego melanjutkan, pemberlakuan kendaraan berplat ganjil genap di era pandemi dirasakan kurang tepat, dan memang belum saatnya penerapan tersebut diberlakukan. Sebab pihaknya menilai kondisi lalulintas di area Legian-Kuta masih dikendalikan oleh para petugas.
Lagipula, dengan dibukanya border belum tentu pariwisata Bali langsung ramai, pastinya wisatawan akan mempersiapkan diri dulu untuk berwisata ke Bali, dan pelaku pariwisatapun sudah pasti juga akan berbenah dulu mempersiapkan prokes demi mencegahnya penyebaran virus.
“Kita di Desa Legian pun mempunyai kebijakan khusus bagi pengunjung pantai harus memiliki QR code aplikasi pedulilindungi. Hal ini sebagai bentuk dukungan kita dalam mendukung pemerintah sekaligus juga melindungi masyarakat kami dari tertularnya virus covid-19, bahkan kesiapan para pelaku pariwisata di Legian rata-rata sudah mengantongi Sertifikat CHSE, artinya mereka sudah siap buka,” ungkapnya. (dx/kb)
