DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi atas kerja keras semua pihak dalam mensinkronisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Namun dibalik apresiasi tersebut, Gubernur Bali memberikan catatan bahwa dalam mengimplementasikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali agar lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 secara virtual di Jayasabha, Denpasar, Senin, 19 Juli 2021 yang dihadiri juga oleh Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas RI, Uke Mohammad Hussein, S.Si., MPP, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, DR. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax secara virtual.
Dalam pidatonya, Gubernur Bali jebolan ITB ini dihadapan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Anggota DPR/DPD Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkompinda, Bupati/Walikota, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, beserta seluruh OPD Pemprov Bali dan stakeholder terkait menekankan arah pembangunan dalam perubahan RPJMD agar fokus pada pembangunan perekonomian Bali. “Kita berkaca saat ini, dimana Covid-19 menghantam kita semua, sektor pariwisata Bali juga sangat terpukul dan mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi,” kata Wayan Koster.
Untuk itu, Gubernur Koster dengan gagasannya akan berupaya penuh mengarahkan pembangunan perekonomian Bali kedepan tidak cukup hanya bertumpu pada satu sektor saja. “Namun, kita harus menyeimbangkan semua sektor, yaitu pariwisata, perikanan, pertanian dan Industri untuk menopang perekonomian Bali,” tegasnya yang disambut tepuk tangan.
Lebih lanjut mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, bahwa situasi pandemi juga telah menjadi pelajaran dan introspeksi kita bersama di dalam mengelola Bali. Karena itu, Gubernur Bali dengan nada tegasnya mengajak semua Bupati/Walikota serta seluruh stakeholder bekerjasama mengelola Bali dengan terintegrasi dan terpola menjadi satu kesatuan yaitu satu pulau, satu pola dan satu tata kelola sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Ini harus menjadi spirit kita bersama dalam mengelola Bali, juga harus linear dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya seraya mengatakan hal itu sangat penting agar pembangunan di Bali bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menghindari pemborosan anggaran di masing-masing pemerintah daerah.
Sebagai penutup, Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini mengajak semua peserta untuk memanfaatkan momentum Musrenbang ini agar mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. “Kita tinggalkan sesuatu yang normatif, saatnya kita satukan komitmen bersama mewujudkan pembangunan Bali yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Bali Era Baru,” sebutnya.
Pada acara Musrenbang tersebut, Gubernur Bali juga tercatat telah menyetujui perubahan administratif dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, mengingat adanya perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta dinamika perkembangan dan pembangunan daerah, termasuk adanya dampak pandemi Civid-19 yang sangat meluas bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Sebelumnya Kepala Bappeda Pemprov Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra melaporkan, bahwasannya Musrenbang ini merupakan wahana parsitipatif dalam merencanakan kebijakan arah pembangunan Bali. Ia mengatakan di tahun ketiga RPJMD 2018-2023 telah mengalami berbagai dinamika baik dari pusat maupun daerah serta adanya pandemi Covid-19, sehingga harus melaksanakan refocusing anggaran. “Semua dinamika tersebut mengharuskan kita untuk menyesuaikan lagi RPJMD yang telah kita susun sebelumnya,” imbuhnya.
Beberapa program pembangunan yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali memang mengalami perubahan, namun beberapa program kebijakan yang menyangkut pembangunan berbasis ikonik Bali akan tetap dipertahankan. “Hal tersebut sesuai dengan arahan bapak Gubernur Bali dan visi Pembangunan Provinsi Bali,” tandasnya. (rl/kb)
