DENPASAR, Kilasbali.com – Di tengah situasi pendemi Covid-19 yang berkepanjangan, 2020 menjadi tahun yang berat bagi hampir seluruh pemangku kebijakan mulai pusat hingga daerah. Namun berkat kerja keras dan sejumlah langkah revolusioner, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mampu melaksanakan berbagai program kerja yang diagendakan pada Tahun Anggaran 2020.
Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali yang dibacakan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3/2021).
Mengawali paparan di hadapan dewan, Gubernur Koster menyampaikan gambaran umum situasi yang dihadapi pada tahun 2020. “Kita sadari bersama, tahun 2020 yang disertai munculnya pandemi Covid-19 merupakan situasi dan kondisi yang sama sekali tak terbayangkan. Ini menjadi tahun penuh tantangan dan ujian berat sehingga membutuhkan kesabaran revolusioner,” ucapnya.
Ia bersyukur, atas paswecan Ida Bhatara, Sasuhunan, Lelangit dan Leluhur, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se- Bali serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat. Bahkan, Provinsi Bali menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat melalui pembentukan SATGAS Gotong-Royong. Lebih dari itu, pada akhir tahun 2020, Daerah Bali juga dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten/kota dengan lancar, aman, damai dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib.
Selanjutnya, Gubernur yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini mengurai capaian makro ekonomi Bali tahun 2020. Secara kumulatif, perekonomian Bali selama tahun 2020 tercatat tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -9,31 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,63 persen. Capaian pertumbuhan Bali juga masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen.
Tekanan terhadap perekonomian daerah Bali ini dipicu keterpurukan pada sektor pariwisata, dimana pada masa pandemi diberlakukan pembatasan-pembatasan yang melumpuhkan aktivitas wisata.
Sedangkan PDRB per kapita penduduk Bali di tahun 2020 mencapai Rp 51,18 juta, menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 58,14 juta dan masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp. 56,90 juta. Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2020 mencapai 196,92 ribu orang atau sebesar 4,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Karena secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen. Berikutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2020 mencapai 75,50, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38 persen.
Selanjutnya mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengurai pelaksanaan program pembangunan mengacu pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 6,092 triliun terealisasi sebesar Rp.5,718 triliun atau 93,36%. Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp.6,924 triliun terealisasi sebesar Rp.6,358 triliun atau 91,82%.
Sejalan dengan realisasi anggaran tersebut, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyampaikan bahwa implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang memasuki tahun ke-2 telah membuahkan banyak capaian. Dalam bidang legislasi berhasil diselesaikan 40 peraturan yang sangat penting dan strategis, terdiri dari 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur. Menurutnya, keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Sad Kerthi. Salah satu Pergub terbaru mengatur tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi krama Bali. Pergub ini dikeluarkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang PMI krama Bali yang jumlahnya sangat banyak dan bekerja di berbagai negara. “Pendemi Covid-19 mengingatkan bahwa kita belum punya regulasi yang mangatur PMI. Padahal mereka memberi kontribusi yang sangat besar,” ujarnya. Dengan Pergub itu nantinya pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian lebih optimal terhadap PMI krama Bali. “Kita harus tahu dimana asal mereka, tempat kerja mereka di luar negeri. Sehingga kalau suatu ketika terjadi apa-apa, cepat tertangani,” imbuh Gubernur sembari menyebut regulasi ini merupakan Pergub pertama di Indonesia yang mengatur tentang PMI.
Masih dalam uraian LKPD, Gubernur juga menyampaikan capaian sejumlah program prioritas di tahun 2020. Pada program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian, seperti manggis, kakao, buah naga, salak, kopi, dan jeruk nipis ke negara Tiongkok, Uni Emirat Arab, Eropa dan Maladewa. Selain itu, telah dilakukan penguatan industri sandang bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Bali melalui pelestarian dan promosi tenun songket, endek, dan produk cinderamata. Peningkatan ekspor didukung oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang membuka penerbangan langsung pesawat kargo dari Denpasar ke Hongkong setiap minggu sekali. “Saya meresmikan penerbangan langsung ini 7 November 2020. Pesawat tersebut mengangkut sekitar 40 ton hasil kelautan dan produk kerajinan Bali. Ini merupakan kemajuan di bidang ekspor dalam situasi pandemi Covid-19.
Program bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun 4 unit sekolah baru yaitu SMAN 1 di Kecamatan Abang, SMKN 2 di Kecamatan Kubu, SMAN 9 dan SMAN 10 di Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp. 48 milyar yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Masih di bidang pendidikan, dalam penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat, Pemprov mengucurkan bantuan sosial pendidikan sebesar Rp. 24,8 milyar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan kepada 9.423 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Di bidang kesehatan, Pemprov fokus pada upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan semakin memperketat pemberlakuan protokol kesehatan, peningkatan kapasitas layanan uji swab berbasis PCR dan rapid test antigen. Selain itu dilakukan pula peningkatan kualitas layanan pasien Covid-19 dengan menyediakan fasilitas karantina dan rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai dan memberi insentif bagi tenaga medis dan non- medis.
Capaian liannya yaitu di Bidang Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya. Gubernur Koster merealisasikan dana Desa Adat masing-masing sebesar Rp. 350 juta dengan total anggaran sebesar Rp. 522,5 milyar untuk 1.493 Desa Adat yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat. Capaian lainnya adalah rampungnya pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta 6 gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran sebesar Rp. 31 milyar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional. Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibangun dengan anggaran sebesar Rp. 3,5 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar. Tahun ini dilanjutkan pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran sebesar Rp. 6,6 milyar bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.
Pada bidang pariwisata, pihaknya telah melakukan terobosan dan berhasil memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp. 1,183 triliun bersumber dari APBN. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 948 milyar lebih untuk Kabupaten Badung dan sisanya untuk Kabupaten/Kota lainnya.
Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental sekaligus monumental. Proyek tersebut yaitu kelanjutan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021. Total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp. 193,5 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran sebesar Rp. 95 milyar bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Selain itu, telah mulai dilaksanakan program pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 555 milyar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.
Masih dalam bidang infrastruktur, pada tahun 2020 juga dilaksanakan penataan kawasan suci Besakih yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran sebesar Rp. 174 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 784 milyar terdiri dari sebesar Rp. 276 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan sebesar Rp. 508 milyar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran sebesar Rp. 270 milyar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap 1) dengan anggaran sebesar Rp. 52 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.
Selain paparan umum LKPD Gubernur, Rapat Parupurna kali ini juga mendengarkan penyampaian Ranperda Inisiatif Dewan tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bali Ketut Tama Tenaya menyebut, usulan ini disampaikan karena sejumlah pasal sudah tidak relevan lagi. Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan anggota DPRD Bali yang mengikuti secara offline dan online. (rl/kb)
