TABANAN, Kilasbali.com – Pasca cuaca ekstrim di Kabupaten Tabanan, tepatnya Jumat (9/10/2020) hingga Sabtu (10/10/2020) lalu, mengakibatkan kerusakan di 72 titik. Sayangnya saat ini Kabupaten Tabanan sedang mengalami krisis anggaran, akibatnya perbaikan jalan maupun jembatan tidak bisa dilakukan dengan cepat.
Hal tersebut terungkap saat Rapat Komisi IV DPRD Tabanan dengan Kepala BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Sucita. Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, S.Pd., menjelaskan, adanya bencana alam yang menimpa Tabanan di tengah situasi covid-19 dan mempunyai anggaran yang terbatas.
Untuk itu, pihaknya akan memanggil Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti dan mengajak Kepala BPBD Tabanan untuk berkoordinasi. Ketika ada program yang tertunda dan anggarannya ada, pihaknya sangat berharap anggaran tersebut bisa dialihkan ke anggaran penanganan bencana.
“Saya harap, Ibu Bupati bisa mengalihkan anggaran, untuk fokus pada anggaran pananggulangan bencana. Sebab dari data kami sekarang ada 72 titik yang terkena bencana dan diprediksi untuk pemulihannya mencapai Rp3 milyar, sedangkan Kepala BPBD Tabanan mengakui dana tidak terencana dan tidak terduga hanya memiliki Rp250 juta saja,” jelasnya Selasa (13/10/2020).
Sucita menegaskan, BPBD Tabanan agar lebih agresif lagi jangan di tengah situasi bencana baru menyampaikan waspada bencana, seharusnya penyampaian tersebut dilakukan sebelum adanya cuaca ekstrim, bersurat kepada kantor camat, desa untuk tidak membuang sampah sembarangan.
“Waktu kami turun kelapangan, saya lihat banyak sampah berserakan, bahkan sampai kasur, bantal pun sampai dibuang ke sungai. Ini membuktikan kalau kesadaran masyarakat masih kurang untuk membuang sampah yang benar,” paparnya.
Lanjutnya Sucita, pihaknya pun saat ini sedang melakukan strategi anggaran dilihat dari di mana jalan provinsi dan jalan kabupaten, seperti misalnya ketika jalan provinsi di Jalan Gajah Mada terkena bencana alam, maka pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera melaporkan dan ditangani oleh pihak provinsi. Sedangkan untuk kabupaten tinggal bagaimana pengelolaan anggarannya untuk bisa dipindahkan ke kasus kebencanaan berdasarkan kebijakan Bupati Tabanan.
“Kasus kebencanaan harus mendapatkan penanganan prioritas,” paparnya.
Sementara Kepala BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Sucita menjelaskan, hingga hari ini Senin (13/10/2020) pihaknya sudah menerima laporan hingga 72 titik yang terkena bencana, dan pihaknyapun sedang melakukan verifikasi untuk menentukan nilai kerusakan agar bisa dilaporkan untuk bisa ditangani. Dari 72 titik yang terberat ada di Desa Sanggulan dan Selemadeg Timur ada beberapa badan jalan yang jebol, sehingga menjadi skala prioritas penanganan dan pihaknya pun masih menunggu kebijakan.
“Sekarang ini sisa anggaran tidak terencana hanya Rp200 juta saja, dari lokasi anggaran bantuan sosial tak berenana Tahun 2020 senilai Rp1,9 milyar, dan rencananya sisa anggaran tersebut untuk penanganan laporan di bawah tanggal 9 September. Dan kejadian yang kemarin kita masih menunggu kebijakan, sebab kami perkirakan kerugian dari 72 titik yang terkena bencana mencapai puluhan milyar,” jelasnya. (d/kb)
