GIANYAR, Kilasbali.com – Terhambatnya pelayanan selama Pandemi Covid-19, membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar terus ‘dihujani’ keluhan pelayanan. Mulai dari berkas permohonan masyarakat yang tercecer, ketidakramahan petugas, hingga keterlambatan serta terbatasnya jumlah pelayanan.
Terlebih, sistem antriannya membuat masyarakat harus menunggu hingga hitungan bulan untuk mendapatkan pelayanan admisitrasi kependudukan.
Pantauan Selasa (16/6/2020), antrean masyarakat di pinggir jalan masih menghiasi depan Kantor Disdukcapil di Jalan Ciung Wanara, Gianyar. Karena di depan pintu masuk Kantor, sudah dihadang petugas dan masyarakat yang masuk harus mengambil nomor antrian.
“Antrian panjang ini membuat saya harus berjuang lama untuk mengurus permohonan perubahan status di KTP dari kawin menjadi tidak kawin,” ungkap Ni Luh Gede Sulastini yang mengaku melakukan perubahan KTP mendapatkan bantuan BLT Dana Desa.
Demikian pula I Made Wartana yang mengaku membutuhkan pelayanan Perubahan KK yang mendesak untuk kelengkapan anaknya mendaftar siswa baru. Dirinya khawatir anaknya tidak bisa melamar di sekolah negeri karena terkendala tidak mendapatkan pelayanan administrasi.
“Jalur zonasi dibuka dari tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2020, tapi di Disdukcapil Gianyar baru bisa dilayani 16 Juli 2020,” ujarnya pasrah.
Tak hanya itu, sejumlah warga mengaku kecewa lantaran berkasnya dinyatakan tidak ada oleh petugas dan terpaksa harus mengurus ulang kembali dari desa yang membutuhkan waktu lagi.
“Berkasnya sudah lengkap, namun disebutkan hilang. Jadi saya garus ngulang lagi. Belum lagi petugasnya tidak ada yang ramah,” keluh warga lainnya.
Terkait banyaknya keluhan itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Gianyar I Wayan Ardana seijin Kepala Disdukcapil Gianyar I Putu Gede Bayangkara tak menampiknya.
Menurutnya pembatasan pelayanan ini sudah dilakukan tanggal 5 Mei 2020, pihaknya melakukan pembatasan pelayanan hanya 50 orang perhari.
Hal ini dilakukan sesuai keputusan rapat Disdukcapil se-Indonesia bersama pemerintah pusat. Namun karena antrean semakin lama, kebijakan dirubah menjadi 100 orang per hari.
Meski begitu ia mengakui jumlah antrian tidak ada habis-habisnya bahkan semakin panjang.
Sementara itu Disdukcapil Gianyar belum siap memberikan pelayanan secara tidak langsung via online. Mengingat sistem pelayanan administrasi via online yang langsung bisa dimanfaatkan masyarakat belum ada.
Untuk mengakalinya, pihaknya pun menyebar nomor Whatsapp Kepala Seksi yang membidangi masing-masing pelayanan informasi.
Sayangnya respon dari Kepala Seksi yang membidangi pelayanan tersebut masih lambat dan tidak tersistem seperti SOP pelayanan secara langsung.
Meski begitu Disdukcapil Gianyar tetap berupaya untuk memaksimalkan pelayanan via online untuk mencegah kontak langsung petugas dengan masyarakat.
Apalagi petugas di Disdukcapil tidak dilengkapi APD yang memadai dalam melayani masyarakat. Pihaknya juga sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di media sosial atas keluhan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan pelayanan yang di terima masyarakat. (ina/kb)
