DENPASAR, Kilasbali.com – Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memerlukan komitmen dan upaya perbaikan yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Karena belanja barang dan jasa di Lingkungan Pemprov Bali cukup besar, yakni 30,9 % dari keseluruhan APBD terutama untuk Infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan belanja strategis lainnya.
Hal tersebut dikatakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana SE., MT saat membacakan sambutan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Bali Tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali Jumat (26/4/2019).
Menurut Suarjana, anggaran belanja yang ekuivalen dengan angka Rp2,1 triliun tersebut, menimbulkan potensi penyimpangan dalam tiap tahapannya mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan hingga serah terima.
“Karena itu rapat ini sangat penting karena merupakan perbaikan, dan pengadaan ini melibatkan kita semua. Agar nantinya kita baik di Pemprov Bali, OPD, kabupaten/kota semuanya berbenah. Saya ingatkan bahwa kita dalam bekerja disorot oleh ‘banyak mata’ terutama masyarakat banyak,” kata Suarjana.
Dilanjutkannya, pelaksana pengadaan barang dan jasa harus betul-betul menyiapkan diri, bersama-sama melaksanakan semua proses dan tahapan dengan sebaik-baiknya. “Intinya kita semua yang terlibat harus mempunyai integritas, sehingga mendapatkan trust, kepercayaan masyarakat di kemudian hari. Harapannya, semua itu kita bisa implementasikan di semua OPD dan dimanapun tahapan proses pengadaan barang dan jasa ini berlangsung,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto juga menekankan pentingnya proses perencanaan yang dilakukan dengan baik untuk menghindari ebrbagai penyimpangan, khususnya yang mengarah pada tindak pidana korupsi. “Dalam pemilihan rekanan, dalam pengumunan pemenang , negosiasi bisa terjadi penyimpangan, suap misalnya,” katanya.
Untuk itu, Roni menjelaskan ada 3 hal yang slaing mengait yakni sistem,kelembagaan dan SDM, serta regulasi. “tiga hal ini saling terkait, misalnya kalau sistem diperbaiki namun SDM-nya masih belum berintegritas, maka bisa juga terjadi penyimpangan. Begitu pun regulasi-regulasi, kebijakan, semuanya harus berjalan bersama,” kata Roni.
Di kesempatan yang sama Kepala Biro pengadaan barang dan Jasa Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa, MH menyampaikan tujuan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk forum penyamaan persepsi terkait pengadaan barang dan jasa. “ Sebagai wadah pembinaan seluruh kapupaten/kota se Bali oleh Pemprov Bali dengan tema percepatan UKPPJ provinsi dan kabupaten se-Bali sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa mendukung visi Nangun Sat kerthi Loka Bali,” terang Adiarsa.
Selain itu, dalam rapat koordinasi yang dihadiri jajaran OPD serta perwakilan Kabupaten/kota se-Bali tersebut, diberikan pula penghargaan kepada OPD dan Kabupaten yang dinilai memiliki komitmen dalam peningkatan kelembagaan. Kabupaten Badung, Gianyar dan Jembrana berada berturut-turut menjadi yang terbaik di kategori Kabupaten dan kota. Sedangkan Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menduduki posisi terbaik pertama hingga ketiga di kategori pengadaan barang dan jasa perangkat daerah di Bali. (rls*/kb)
