DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster ingin membangun budaya anti korupsi hingga ke tatanan yang paling dasar. “Untuk itu pendidikan anti korupsi mulai dari sekolah sangat penting, karena ini soal membangun sikap dan karakter, masalah mental,” kata Gubernur dalam audensinya dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pendidikan Anti Korupsi provinsi Bali di ruang Tamu Gubernur Bali, Selasa (23/4/2019).
Gubernur kelahiran Sembiran, Buleleng ini menyatakan dirinya sangat mengapresiasi adanya implementasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dijadikan program prioritas KPK ke daerah-daerah.
“Apalagi kalau bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah serta kegiatan-kegiatan seperti muatan lokal maupun kegiatan ekstra kulikuler di luar jam pelajaran,” kata Koster.
Koster juga mengaku akan segera membuat Pergub terkait hal tersebut dan akan segera diaplikasikan secara konkrit di masyarakat. “Di Bali saya kira juga harus berbasiskan budaya, yakni dengan memaksimalkan peran desa adat. Menyentuh kearifan lokal kita di Bali. Saya pikir banyak local genius di Bali yang bisa kita angkat. Jadikan wantilan-wantilan di desa sebagai wahana pendidikan nonformal kita. akan segera disusun pergubnya,” ujar Koster.
Masih terkait sosialisasi pendidikan anti korupsi, Ketua DPD PDI perjuangan Bali ini juga menyatakan akan membuat seremonial yang bisa memicu anak-anak muda, para pelajar di Bali untuk lebih aware pada pendidikan dan isu anti korupsi.
“Kita rancang acara yang dekat dengan anak muda sekarang. Vlog, meme. Media sosial, cerpen, puisi dan lainnya, lebih ceopat merasuk ke anak muda kita, sesuai dengan semangat mereka,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Politik Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano, mengungkapkan pendidikan anti korupsi sudah menjadi kesepakatan 4 menteri dan ketua KPK serta jajaran eselon 1 kementrian.
“Hal ini adalah tindak lanjut nawacita, revolusi mental dan budaya anti korupsi yang digadangkan bapak presiden hingga ke pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada regulasi sebagai paying hukum,” jelas Guntur.
Dirinya juga menyampaikan bahwa Bali akan jadi lokus kampanye ‘Bus Jelajah Negeri : Bangun Anti Korupsi ‘ yang akan mengunjungi Bali medio September mendatang.
“Kita akan kunjungi seluruh kabupaten dan kota, dimana sasarannya adalah para pelajar, aparatur negara hingga dunia usaha, lewat kegiatan belajar pencegahan anti korupsi yang terintegrasi,” ungkapnya.
“Untuk media pembelajaran lebih lanjut, web, buku, video dan lainnya sudah kami siapkan dan pemerintah daeragh tinggal memanfaatkan,” tambahnya lagi.
Guntur juga dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Bali sebagai daerah dengan progres pendidikan anti korupsi berbasis keluarga tercepat di Indonesia.
“Bali ada di puncak daftar bersama DI Yogjakarta. Pencapaian ini kami analisa terkait erat dengan ajaran karma phala yang kami lihat sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian di Bali,” tuturnya. (rls*/kb)
