SINGARAJA, Kilasbali.com — Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi sampaikan keprihatinannya bencana banjir di kawasan puncak Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Bali beberapa waktu lalu.
Ia menilai, banjir yang terjadi bukan sekadar peristiwa alam biasa, mengingat topografi kawasan ini berada di puncak perbukitan.
“Tentunya sangat prihatin. Pancasari ini daerah penyangga, hulunya Bali. Kalau banjir terus akan dampaknya bisa ke mana-mana. Ini harus kita carikan solusi terbaik,” tegas Kresna Budi, Minggu (8/2).
Kresna Budi menjelaskan, banjir yang berulang tidak bisa dilihat secara parsial. Mesti ditelusuri secara menyeluruh.
“Penelusurannya, mulai dari faktor alam, tata ruang, hingga aktivitas pembangunan di kawasan hulu,” terangnya.
Kawasan puncak Pancasari diakuinya memang sempat memiliki riwayat banjir, namun seingatnya banjir terparah itu terjadi sekitar lima (5) tahun lalu.
Lokasinya itu, di ruas jalan nasional persisnya depan Pancasari Inn, namun sudah clear ditangani hingga tidak terjadi kembali genangan di kawasan tersebut.
“Nah, dua tahun belakangan ini paling parah, namun kok bisa muncul kembali titik banjir baru di jalan nasional depan Bali Handara. Kenapa muncul titik (banjir) baru? Apakah ada yang berubah di lapangan? Ini tidak boleh dibiarkan, tentu perlu ditelusuri secara serius,” imbuhnya.
Persoalan munculnya titik banjir baru ini semestinya dilakukan pengecekan secara detail.
Secara terbuka, Kresna Budi meminta agar Pansus TRAP tidak hanya memanggil pihak manajemen, tetapi juga owner atau pemilik usaha terkait lantaran penting untuk mendengar langsung sejarah awal pendirian dan perubahan fungsi kawasan, termasuk aspek perizinan.
“Selayaknya yang diundang itu owner, bukan hanya manajemen. Kita perlu tahu asal mula pendirian, izinnya seperti apa, dan bagaimana pengembangannya,” katanya.
Kresna Budi menekankan bahwa kawasan Pancasari sebagai hulu Pulau Bali seharusnya menjadi area resapan air yang dijaga ketat. Aktivitas usaha, termasuk pariwisata tidak dilarang, namun harus berada dalam pengawasan ketat dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Karenanya, dirinya akan mendorong Gubernur Bali Wayan Koster untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan pengelolaan kawasan hulu berjalan sesuai prinsip keberlanjutan sesuai dengan arah kebijakan Pemprop Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya program Danu Kerthi.
“Pengusaha tidak boleh semata-mata berpikir profit. Harus ada tujuan sosial dan keberpihakan pada kelestarian alam. Ini hulunya Bali,” pungkasnya. (Ard/kb)
