TABANAN, Kilasbali.com – Sebanyak 4.575 rumah tidak layak huni tersebar di seluruh Kabupaten Tabanan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melalui dinas terkait telah berupaya mengurangi jumlah itu sejak lima tahun terakhir ini.
Dari jumlah itu, sepanjang lima tahun terakhir, Pemkab Tabanan baru bisa membantu 139 kepala keluarga untuk memiliki rumah layak huni.
Selain memanfaatkan APBD, upaya itu juga dilakukan melalui program CSR (corporate social respon) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Kondisi ini dibeberkan langsung Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, dalam kunjungan rombongan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (25/11).
Kunjungan yang dipimpin Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kemen PKP, Sri Haryati, itu berlangsung di Griya Multi Jadi, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan mockup kunci kepada lima warga yang menempati rumah subsidi yang dibangun PT Bumi Cempaka Asri selaku pengembang.
Bahkan, dalam momen itu, Dirga menyodorkan data-data warga Tabanan yang tinggal di rumah belum layak huni itu kepada Sri Haryati.
“Di mana tercatat, sebanyak 4.575 rumah tidak layak huni tersebar di seluruh Kabupaten Tabanan,” ungkap Dirga saat memberikan sambutan.
Untuk itulah, di akhir sambutan, Dirga menyerahkan data-data tersebut secara langsung kepada Sri Haryati agar bisa disikapi melalui bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kemen PKP.
Selain menyampaikan ke Pemerintah Pusat, Dirga menyebutkan bahwa Pemkab Tabanan akan berupaya mengurangi jumlah keluarga yang tinggal di rumah belum layak huni melalui program dari APBD maupun CSR.
“Kami tetap berusaha selain dibantu pusat. Kami usahakan masyarakat yang tinggal di rumah belum layak huni dibantu melalui APBD atau CSR,” tegasnya.
Menyikapi data yang diserahkan Dirga tersebut, Sri Haryati menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkajinya terlebih dulu serta melakukan pemeriksaan ke lapangan.
“Tadi kami sudah sampaikan ke Pak Wakil Bupati. Tadi sudah datanya. Tentu kami cek melalui kunjungan lapangan dan masuk ke dalam sistem kami,” jelas Sri Haryati. (c/kb)
