BADUNG, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster minta mahasiswa KKN Universitas Udayana (UNUD) yang terjun ke 214 Desa di Bali untuk mencatat setiap keluarga miskin dan jalanan rusak yang ditemui di lokasi KKN mereka.
Penemuan mereka nanti bisa menjadi skema program pengentasan kemiskinan dan infrastruktur di tahun 2026.
Hal itu disampaikannya saat memberikan Pembekalan Umum KKN PPM Periode XXXI, KKN Tematik Literasi dan Keuangan INklusi OJK, KKN Tematik Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) dan KKN Program Udayana Mengabdi (PUM) UNUD, bertempat di Aula Gedung Widya Sabha, UNUD, Jimbaran, Badung, pada Jumat (13/6).
Ia menitipkan beberapa pekerjaan untuk membantu Pemprov Bali merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan infrastruktur di tahun 2026.
Beberapa hal tersebut seperti mendata keluarga yang termasuk miskin, dengan tempat tinggal yang tidak layak huni. Menurutnya angka kemiskinan di Bali saat tercatat sebesar 3,8%.
“Jadi mumpung KKN bantu saya catat keluarga dengan kategori miskin dan sangat miskin, tolong foto rumah beserta kamar mandi mereka,” ujarnya sambil menambahkan pencatatan tersebut harus by name by address.
Karena, ditambahkan oleh orang nomor satu di Bali itu pada tahun 2026 akan dianggarkan bantuan renovasi rumah bagi mereka melalui program Rumah Layak Huni dengan besaran bantuan sekitar 30-50 juta per rumah, bahkan akan dibantu pembangunan rumah baru jika dibutuhkan.
Masih dalam kategori pengentasan kemiskinan, Gubernur asal Desa Sembiran tersebut juga meminta mahasiswa mendata jika ada anak-anak yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan biaya.
Pemprov Bali dikatakannya akan memberikan bantuan pendidikan dari SD-SMU/SMK, bahkan saat ini sudah diluncurkan program satu keluarga satu sarjana yang diprioritaskan bagi keluarga miskin.
“Jadi sudah tidak ada lagi keluarga yang tidak punya anak sarjana di Bali. Jadi jika ada keluarga yang anaknya belum sarjana catat dan laporkan,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan jika Pemprov Bali sudah menandatangani MoU dengan Perguruan Tinggi di Bali termasuk UNUD untuk membantu pendidikan mereka, sedangkan Pemprov akan membantu biaya hidup berupa uang kos dan uang makan sebesar 1,4 juta per bulan. Program ini akan mulai di tahun ajaran baru pada 2025 ini, atau sekitar bulan Agustus mendatang dengan target sebesar 3.000 mahasiswa.
Sementara dari segi infrastruktur, ia pun meminta mahasiswa KKN UNUD untuk mencatat jalanan yang rusak di masing-masing desa.
“Jalanan rusak sampai berlubang fotokan saja, kalau perlu viralkan agar Bupati hingga Gubernur mengetahui,” tegasnya.
Ia menambahkan jika memang benar terdapat kerusakan-kerusakan tersebut maka pihaknya akan koordinasi dengan Bupati terkait untuk memperbaiki.
Di samping itu, Gubernur Koster juga meminta para mahasiswa mencatat ketersediaan air bersih di masing-masing desa.
Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan dan kesulitan air, agar dicek juga sungai terdekatnya, sehingga pemerintah bisa memetakan jangkauan pengaliran air bersih dari sungai terdekat ke desa.
Ia mengakui, program KKN Mahasiswa UNUD ini bisa benar-benar membantu Pemprov Bali dalam memetakan program-program tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan di tahun 2026.
Jika mahasiswa gelombang pertama ini selesai yang diperkirakan pada pertengahan Agustus 2025, maka laporan diharapkannya bisa diterima di akhir Agustus. Sehingga Pemprov bisa segera menganggarkan di ABPD Induk 2026.
Selain program-program tersebut, Gubernur Koster pun meminta para mahasiswa mencatat potensi pertanian dan pariwisata yang bisa dikembangkan di desa tersebut, sehingga bisa dikembangkan oleh OPD terkait.
Selain itu, ia pun menitip kepada mahasiswa untuk turut mensosialisasikan program pelarangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dan botol minum di bawah satu liter. Serta, mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.
Sementara Rektor UNUD Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D, menjelaskan bahwa KKN UNUD ini selain untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga merupakan sebuah kontribusi UNUD dalam mendukung visi Pemprov Bali yang tertuang dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“UNUD berkomitmen kuat untuk berkolaborasi dengan Pemprov Bali sehingga bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, ” ungkapnya.
Ia pun menjelaskan jika KKN UNUD diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu dari bulan Januari-Februari dan bulan Juli-Agustus dengan durasi selama 1,5 bulan.
Pada periode kedua ini akan diselenggarakan dari tanggal 13 Juli – 25 Agustus 2025 yang diikuti oleh 3.362 mahasiswa dari berbagai jurusan dan disebar di 214 desa di 8 Kabupaten di Bali.
“Saat ini kami sangat antusias menyambut KKN ini, semoga para mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu mereka, belajar kearifan lokal desa setempat dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah Bali, ” tutupnya.
Pada kesempatan sore itu, hadir juga Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu yang turut memberikan pembekalan kepada para mahasiswa tentang literasi dan inklusi keuangan.(M/kb)
