
TABANAN, Kilasbali.com – Penyidik Satreskrim Polres Tabanan memeriksa 15 orang saksi untuk mengusut dugaan penggelapan dana LPD Desa Adat Buahan senilai Rp 19,3 miliar yang menyeret Ketua LPD, IGMS.
Pemeriksaan saksi marathon tersebut digelar menyusul langkah hukum pihak desa adat pascamaraknya keresahan warga akibat tidak bisa menarik uang tabungan mereka.
Rangkaian pemeriksaan yang berlangsung sejak 22 Oktober lalu tersebut menyasar jajaran pengurus LPD, pengurus Desa Adat Buahan, hingga belasan nasabah.
Di samping itu, penyidik juga telah merampungkan pemeriksaan awal terhadap Ketua LPD Desa Adat Buahan, IGMS.
“Ya sudah ada sekitar 15 saksi yang kami periksa sampai saat ini,” ujar Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP I Made Teddy Satria Permana pada Kamis (19/11).
Teddy menjelaskan, pemanggilan belasan saksi tersebut dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan keterangan serta mengklarifikasi alur penatausahaan keuangan lembaga perkreditan desa setempat.
“Ini baru tahap pemeriksaan awal untuk memperoleh keterangan dan klarifikasi-klarifikasi,” jelasnya.
Untuk menelusuri perputaran uang simpanan masyarakat, Satreskrim Polres Tabanan merancang pemeriksaan terhadap sejumlah bank mitra yang bekerja sama dengan LPD Desa Adat Buahan.
Langkah ini diambil untuk mendalami kemungkinan aliran dana yang dimanfaatkan Ketua LPD, baik untuk penyimpanan tabungan pribadi maupun kepemilikan aset. “Akan ada pula rencana kami periksa beberapa bank terkait,” ucapnya.
Di samping melacak aset dan simpanan bank, penyidik kepolisian turut mendalami indikasi penyalahgunaan dana nasabah untuk aktivitas perjudian dalam jaringan.
“Ini juga kami masih dalami motif. Termasuk penggunaan dana LPD untuk bermain judi online,” pungkasnya.
Skandal keuangan sebesar Rp 19,3 miliar di LPD Desa Adat Buahan terbongkar setelah krama desa tak bisa menarik uang simpanan mereka sejak Oktober 2025 hingga 2026.
Berdasarkan audit internal desa adat, oknum ketua LPD disinyalir memakai dana simpanan warga tersebut untuk bermain judi online.
Selain melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Polres Tabanan pada 12 November lalu, Prajuru Desa Adat Buahan juga telah menjatuhkan sanksi adat kepada IGMS. Oknum ketua LPD tersebut dijatuhi hukuman penolakan seluruh bentuk pelayanan adat di desa setempat. (c/kb)

















