Komisi I-BKPSDM Tabanan Kompak Tunggu Mekanisme Soal Nasib PPPK Paruh Waktu

TABANAN, Kilasbali.com – Komisi I DPRD Tabanan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat kompak meminta kepastian aturan dari Pemerintah Pusat terkait wacana pengangkatan serta penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Kepastian mekanisme teknis tersebut dinilai lebih penting agar pengalihan status pegawai tidak berujung menjadi harapan palsu bagi para PPPK Paruh Waktu di daerah.
Terlebih, perkembangan kebijakan dari DPR RI dan Kemenpan RB kini tidak hanya menyasar tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan (nakes), melainkan turut memperluas jangkauan ke tenaga teknis.
Pengangkatan secara menyeluruh tersebut ditargetkan dapat mulai terealisasi per 1 Januari 2027 mendatang.
Seperti diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menegaskan bahwa pihak daerah pada prinsipnya menyambut positif rencana pengalihan beban gaji pegawai ke APBN
Kendati demikian, kejelasan juknis peralihan menjadi syarat utama sebelum daerah mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Kami di daerah tinggal menunggu seperti apa mekanismenya,” kata Omardani pada Minggu (22/11).
Omardani menyebutkan, Komisi I terus mengawal perkembangan wacana ini secara intensif lantaran berkaitan langsung dengan masa depan para pegawai yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Tabanan.
Selain memberikan kepastian status kerja, pengalihan pembiayaan gaji ke Pemerintah Pusat akan sangat membantu menekan beban fiskal APBD Tabanan.
“Akan tetap kami terus monitor perkembangan wacananya, karena ini menyangkut nasib pegawai kita,” ujar Omardani.
Demi memastikan kesiapan birokrasi daerah, Komisi I telah meminta BKPSDM untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian di tingkat pusat.
Dengan demikian, seluruh tahapan administrasi dapat segera ditindaklanjuti sewaktu-waktu jika aturan resmi terkait pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dan penggajiannya diterbitkan.
“Tapi kami tetap meminta BKPSDM untuk memonitor perkembangan ini. Terus berkoordinasi,” imbau Omardani.
Ia kembali menekankan pentingnya kejelasan regulasi dari pusat agar jutaan PPPK Paruh Waktu tidak digantung oleh ketidakpastian informasi di lapangan.
“Yang pasti kami berharap ada kepastian mekanisme agar nantinya tidak hanya jadi harapan palsu,” tegas Omardani.
Senada dengan itu, BKPSDM Tabanan memberikan keterangan yang sama. Saat ini, BKPSDM masih menunggu aturan sekaligus mekanisme yang hendak diterapkan Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang sudah dikoordinasikan dengan DPR RI ini.
Kepala BKPSDM Tabanan, I Nyoman Sastera Wibawa mengungkapkan, rakor pembahasan lanjutan bersama Kemendikdasmen dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah pertemuan tersebut secara spesifik mengulas aturan teknis peralihan status PPPK Paruh Waktu dari Tenaga Pendidik yang formasinya lebih banyak di Tabanan dibandingkan PPPK Tenaga Kesehatan.
“Di Kemendikdasmen rencananya (ada rakor) minggu depan. Tapi apakah terkait dengan hal ini, kita belum bisa memastikan,” ungkap Sastera secara terpisah.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran gaji yang disiapkan pusat pada mulanya difokuskan bagi formasi guru dan nakes.
Kendati wacana perluasan bagi tenaga teknis terus mengemuka, pihaknya juga tidak ingin gegabah dan bersikap cermat dalam mengambil keputusan sebelum ada aturan baku.
“Memang kalau kita ikuti perkembangan informasinya sejauh ini, Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggaran. Itupun untuk tenaga guru dan nakes,” terang Sastera.
Ia menambahkan, ketetapan resmi mengenai mekanisme pengangkatan maupun sistem penggajian penuh waktu hingga kini masih berstatus wacana di tingkat pusat. “Tapi ini kan masih wacana,” kata Sastera.
Mengenai kesiapan data di daerah, Sastera menjamin seluruh rincian pegawai PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan telah rampung dan terverifikasi di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dengan demikian, penentuan kuota hingga persetujuan pemindahan formasi berada sepenuhnya di bawah kewenangan pusat.
“Mereka (Pemerintah Pusat) bisa menetapkan angka (keperluan gaji) tentu dari data itu. Database-nya sudah di sana. Memutuskan (rotasi) harus persetujuan mereka,” bebernya.
Pemkab Tabanan pada dasarnya sangat mendukung pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu yang ditanggung anggaran pusat demi mereduksi beban belanja pegawai daerah.
Meski begitu, kepastian mekanisme teknis tetap menjadi jaminan mutlak sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
“Memang harapannya agar bisa dibantu semuanya untuk meringankan keuangan daerah. Tapi, kami tetap memastikan terlebih dulu mekanismenya,” tandas Sastera. (c/kb)

















