MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menginstruksikan seluruh pejabat dan pegawai Pemkab Badung membangun budaya pemilahan sampah di tempat kerjanya masing-masing.
Instruksi ini ia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Badung dalam apel bersama di Puspem Badung pada Senin (30/3).
Arahan itu ia sampaikan sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama pelaksanaan Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Asper PSBS).
Ia meminta, pejabat dan pegawai Pemkab Badung tidak hanya sekadar memberikan sosialisasi dan edukasi budaya memilah sampah di tengah masyarakat.
“Mulai hari ini, ASN Badung kami perintahkan menjadi contoh dan pelopor dalam pengelolaan sampah yang benar dengan melakukan pemilahan di masing-masing ruangan,” tegasnya.
Dalam apel itu, ia menegaskan agar sampah yang ada di kawasan Puspem Badung benar-benar terpilah, baik yang organik atau anorganik.
“Jangan sampai di kantor bupati tidak ada tempat pemilahan sampah. Saya akan lihat nanti. Mana perangkat daerah yang mengikuti arahan sebagai contoh penanganan sampah. Jika tidak ada tempat sampah agar disiapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masalah sampah telah menjadi isu dunia. Terlebih pemerintah pusat telah mengambil kebijakan per 1 April 2026 ini hanya sampah residu yang diperbolehkan dibawa ke TPA Suwung.
Untuk itu dalam satu bulan terakhir Pemkab Badung bersama sejumlah pemangku kebijakan telah mengambil langkah-langkah riil.
Adapun langkah-langkah itu dibuat ke dalam sistem Asper PSBS dengan melibatkan pegawai, melakukan pendataan ke rumah tangga, hingga sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.
Selain itu sarana prasarana pengolahan sampah juga disiapkan, baik itu teba modern, tong komposter maupun bag komposter.
Namun, ia meminta edukasi ke masyarakat perlu digenjot lagi untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan sampah.
Di bagian lain, ia juga mengungkapkan kondisi geopolitik global saat ini yang sering berubah dan dinamis sehingga memberi dampak pada sektor pariwisata yang menjadi andalan pendapatan daerah.
Kondisi ini harus disikapi dengan tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Untuk itu, ia memerintahkan Sekda dan Tim Anggaran agar melakukan mitigasi, jangan sampai gaji dan TPP Pegawai terkena pemangkasan.
“Bila kondisi ini terus terjadi, kemungkinan kunjungan wisatawan ke Bali dan Badung mengalami penurunan, yang berdampak pada pendapatan,” jelasnya.
Dari laporan Bapenda, sambungnya, penerimaan daerah dari PHR pada Triwulan I mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
Menurutnya, kondisi ini masih perlu dipastikan kembali konsistensinya untuk sembilan bulan ke depan.
Untuk itu, ia memerintahkan untuk menerapkan skala prioritas dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
“Jangan sampai nanti ambisius mengejar capaian realisasi belanja, tapi pendapatan kita tidak mendukung. Di ujung-ujung tidak ada uang dan berdampak pada gaji dan tunjangan,” jelasnya. (c/kb)
